Bambang Widjojanto: Saya Ingin Bangun Energi Positif untuk DKI

Bambang Widjojanto (Foto: Helmi/kumparan)

Bambang Widjojanto punya tugas baru setelah tak lagi di KPK. Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno memberikan kepercayaan menjadikannya Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI.

Dalam perjalanan dengan commuter line dari Stasiun Sudirman menuju Depok, Rabu (3/1) malam, Bambang berbagi cerita kepada kumparan (kumparan.com).

Ketua Komite Pencegahan Korupsi yang juga bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ini menjelaskan semuanya kepada wartawan kumparan Kevin Kurnianto dan Helmi Afandi.

Bambang Widjojanto (Foto: Helmi/kumparan)

Awal mula bisa ke TGUPP gimana?

Mestinya tanya sama yang nunjuk saya, saya susah ngomongnya.

Ada kaitan dengan tugas dahulu sebagai Jubir Anies-Sandi?

Saya itu dulu lebih banyak terlibat sebagai tim pakar, apalagi saya dulu lagi program post doktoral, jadi kompetensi saya lebih banyak didorong dan saya mendorong sebagai juru pikir. Lagipula dulu kan banyak anak-anak muda yang biasa pintar-pintar membantu calon gubernur pada saat itu, saya membantu koordinasi konsolidasi berbagai orang hebat. Simple aja.

Tugas spesifiknya apa tim ini?

Yang menarik ada beberapa, bagian pertama DKI salah satu provinsi yang APBD-nya tinggi mungkin yang paling tinggi Rp 77 T. Dan dia ini bukan sekedar provinsi, dia itu ibu kota menjadi barometer sosial ekonomi politik.

Tantangannya kalau kita bisa touch DKI sebagai ibu kota dengan baik kita bisa selesaikan Indonesia. Karena dia bisa jadi (contoh). Nah yang diperlukan adalah membangun energi positif di DKI, kenapa mesti energi positif? Karena sebenarnya musuh bersama bangsa ini adalah korupsi

Kalau mau diturunin dulu zaman kolonialisme itu yang dieksploitasi adalah resources juga. Koruptor meng-ekploitasi resources juga, kalau di sini sekarang di era orde reformasi itu sebetulnya tingkat bahaya korupsinya jauh lebih tinggi. Kalau dulu yang namanya oligarki, kalau baca pakai literatur itu dulu oligarki jinak, sekarang oligarki liar. Bagian dari oligariki itu sekarang mengkooptasi kepentingan kekuasaan.

Kalau ada kepala daerah yang punya kesadaran untuk mendedikasikan program antikorupsi secara sistematik itu menjadi menarik. Kalau saya sih karena itu, karena basis kompetensi saya kan di situ.

Kedua, barometer politik Sospol, di sini lembaga lembaga antikorupsi ada di sini (Jakarta) semuanya. Kalau kita dorong pemberantasan korupsi, elemen-elemen pentingnya sebagian ada di sini. Yang punya integritas sebagian besar ada di sini. Kalau kita bisa beresin sekitar 5 Km dari pusat ibu kota, itu mungkin Indonesia beres.

Yang paling menarik sekarang adalah lembaga antikorupsi yang keren itu ada di Jakaeta di Kuningan. Kalau kita bisa konsolidasi resources itu luar biasa. Kita bisa tunjukkan bahwa pemberantasan korupsi jauh lebih hebat.

Potensi korupsi di Jakarta sektor apa saja?

Sektornya sebenarnya ada tiga, pertama di -revenue, pendapatan. Orang selama ini konsentrasinya di expenditure, pengeluaran. Kalau revenuenya jebol, pajak kita di tingkat APBN nasional itu kurangnya Rp 500 T. Dicanangkan 1300 T dapatnya cuma 800 T. Di sisi lain kemarin DKI, kan kita udah kerja nih di beberapa bulan, kita bisa ningkatin revenue kita. Kalau energi positif ini bisa dibangun, masa sih daerah lain enggak bisa tingkatkan penerimaan pajak.

Kedua, Anda cek, pemerintah pusat selama ini baru dapet WTP ini sekarang kenapa? Karena dia enggak mampu pemerintah pusat menyajikan data aset yang dimiliki. Baru tahun ini berhasil. Kemarin kita cek sama-sama,

Di pemerintahan DKI kalau aset enggak diperhatikan beberapa tahun belakangan muncul sinyalemen aset, dibeli lagi oleh Pemda. Kita enggak mau kejadian seperti ini. Kalau di DKI masih ada sinyalemen itu, gimana di daerah lain? Itulah sebabnya soal aset ini harus jadi bagian konsentrasi ini memang kekayaan yang dicolong enggak tahu berapa jumlah kekayaannya bagaimana caranya.

Belum lagi bicara banyak kontraktor yang diberi izin untuk membangun, dan kemudian dia harus beri fasilitas mengemban sosial. Kita belum cek, syarat obligasi mandatory harus diberikan itu di mana tempatnya, sudah memberikan atau belum? Sudah di-convert menjadi ownersnya asetnya Pemda.

Jadi menurut saya menarik membantu Pemda di sini commit untuk melakukan pemberantasan korupsi. Konsentrasi kami itu nanti di pencegahan.

Kalau ketemu potensi ataupun korupsi suatu saat tim berjalan bagaimana?

Pasti kita akan berkomunikasi, sama lah di dalam aturan sebenarnya, inspektorat punya kewenangan untuk perbaiki sistem. Kalau memang dalam pemeriksaan awal ada indikasi pidana kita punya kewenangan itu dan ini menjadi menarik karena kita kerja sama dengan KPK juga.

Jadi lu bayangin kekuatan ketiga kita bisa kerja dengan lembaga antikorupsi yang galak-galak itu, seperti ICW, tapi kok yang juga membangun kayak TI, sayap perempuan antikorupsi, markasnya di sini juga, tapi juga dengan adaya lembaga antikorupsi yang keren seperti KPK. Pusat penegakan hukum ada di Jakarta juga.

Jadi Jakarta bisa menjadi model, untuk jadi showcase mencetak sukses strory. Kita ingin mencatat sejarah baru bagaimana melakukan pemberantasan korupsi secara sistematis dan terintegrasi.

Bambang Widjojanto (Foto: Helmi Afandi/kumparan)

Tim kerjanya nanti akan menyasar potensi korupsi ke pelayanan publik? atau?

Jadi kan 3 ya tadi, ada revenue, ada expenditure, ada satu lagi, investasi. Pemda banyak BUMD, selama ini investasi pemda banyak yang tidak diperhatikan. Return of investmentnya kecil. Jangan sampai kejadian kayak Orba, salah satu manipulasi korupsi itu pakai duit yang diinvestasikan, lama -ama duit kita hilang aset kita hilang. Karena dia memperbesar aset. Sekarang kita tanya, BUMD kita kekayaannya berapa sih? Ini yang bisa dikonsolidasi semuanya.

Nanti yang juga lagi kita pikirkan adalah, mencoba mengintegrasikan isu anitkorupsi dan isu hak asasi. Kevin (wartawan kumparan) tahu enggak, kalau pembangunan fasilitas publik yang dikorup itu menyebabkan hak rakyat terampas, dan itu pelanggaran dan kejahatan HAM.

Selama itu kita pendekatan hanya konteks hukum, bawa kasus ke pengadilan tapi tidak mendorong gerakan sosial antikorupsi di mana rakyat punya kepentingan, duit projectnya dirampok terus, kita nanti juga ingin menggerakkan lembaga lembaga antikorupsi, LSM. Dan sebelum dil-aunching itu Pemda sudah pernah mengundang ICW, TI, YLBHI. tadi launching juga disampaikan, dan saya membuat statemrnt khusus yang melibatkan mereka.

Ini upaya yang sadar, selama ini kita tak memahami yang namanya konsep partisipasi. Itu ada levelnya selama ini partisipasi hanya dilihat dari to inform. Level ke dua to invite, bisa enggak kita to engage? Itulah level ke tiga. Level keempat kalau mau to colaborate, lu menyerahkan sebagian kewenangan lu, kayaknya itu nanti

Kalau kita bikin smart city, dalam smart city bukan hanya sebagai window dressing untuk melihat ini keren, enggak. Seluruh data itu bisa diakses publik, dan publik bisa mengontrol. Salah satu jangka panjangnya 5 tahun, one map one data. lu cek asja jalan (contoh) di Kuningan, berapa sih anggaran jalannya? Panjang berapa lebar berapa luasnya kalau terjadi pengadaan untuk perbaikan itu berapa M. Contoh di menteng itu ada berapa banyak rumah, milik siapa saja, bayar pajaknya berapa sih?

Smart city sekarang bagaimana?

Smart city-nya masih window dressing.

Kayak (contoh) lu punya data rumah sakit, jumlah tempat tidurnya, cuman itu bisa diakses publik? Kalau enggak itu untuk apaan? Kalau itu bisa diakses publik itu akan tercapai, apakah dengan begitu penyakit difteri yang sekarang ramai itu, bisa diatasi dengan jumlah tempat tidur kosong (nya berapa).

Kalau pemberantasan korupsi beres, menyentuh kepentingan kemaslatan umat maka alinea 4 UUD untuk menyejahterakan rakyat menjadi tercapai dan Jakarta harus jadi delivery mandat konstitusi.

Tim akan berjalan, akan pantau DPRD juga enggak?

Kalau saya sebenernya simpel saja, pasti kita akan bergerak pada konsolidasi internal, kalau internalnya kuat itu akan memberi kekuatan kemampuan untuk bargaining.

Sekarang kita lebih diarahkan ke dalam. Tapi pasti suka enggak suka, seluruh kepentingan lain yang bekerja untuk kepentingan DKI, itu ada akhirnya, menjadi bagian. Kalau memang penerimaan, itu nanti pertanggungjawaban juga ke DPRD. Kalau nanti misalnya e-budgeting dan e-branding bisa diintegrasikan, itu yang bisa mengontrol rakyat.

Sekarang kalau bisa kita buka, hubungan akan menjadi sebuah gerakan, dan enggak bisa diselesaikan hanya melalui kasus ke pengadilan.

Soal proyek besar, contohnya reklamasi, ada potensi?

Ada tiga level, ada yang namanya state corruption, perhatikan kasus reklamasi. Ngikutin kasusnya Sanusi? Sanusi itu Ketua Komisi D DPRD. Dia yang membidangi pembuatan perda soal zoning, bagaimana mungkin IMB dikeluarin zoningnya belum ada? State capture corruption bagian dari kekuasaan menjadi bagian dari orang yang diduga melakukan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan itu di kekuasaan.

Bambang Widjojanto (Foto: Helmi/kumparan)

Pemda setop reklamasi sudah tepat atau belum?

Kita enggak boleh memutuskan sesuatu berdasarkan kebencian. Janji politiknya setop reklamasi. Itu udah clear, cuman begitu setop, Alexis, itu enggak boleh tutup sembarangan, harus ada dasar. Sekarang harus dipelajari dasar argumen sehingga ketika dilakukan kebijakan, basis evidencenya kuat. Bukan sekadarnya, kami sudah temukan berbagai masalah.

Saya tak ingin mendahului Kepgub dia sudah punya standing position, cuma saya sebelum atau sama sama mempelajari itu saya kebetulan dulu waktu masih di KPK terlibat.

Kita jangan sampai ada kebijakan kebijakan yang kayak tadi, state capture corruption, ada pertemuan di satu rumah, orang itu punya kepentingan reklamasi, kepala daerah datang, pejabat daerah datang, legislatifnya datang, ya sudahlah gimanalagi kalau begitu.

Walau itu bukan jadi tugas tim ini tapi kita juga ingin memastikan enggak terulang lagi lah.

Harapan kepada pemerintah DKI?

Sekarang ini, DKI Biar bagaimana harus selalu menghisab dirinya, untuk membuat yang terbaik. dan salah satu kemungkinannya adalah bagaimana penanganan korupsi menjadi lebih cerdas. Melawan korupsi dengan melibatkan banyak orang, mengkonsolidasi berbagai resources, expertise dan pada simpul yang menyebabkan tingkat keparahan korupsi itu luar biasa. Kita udah nemuin tadi itu simpul-simpul itu tadi. Investasi, expenditure sama di-revenue itu

Selama ini pajak tanah DKI itu bertahun-tahun paling gede bisa Rp 100 M digenjot 3 bulan. Itu meningkat di atas 100 persen. Itu baru ngomong pajak tanah hampir seluruh gedung DKI.

Hampir rata rata tidak jujur dalam mengemukakan titik air tanah yang dia sedot, celakanya itu tak diperhitungkan. Perusakannya jauh lebih besar daripada denda untuk posisi luas bangunan itu. Itu yang mesti dihitung kembali. Yang juga menarik ini kalau kita bisa genjot revenue, anak-anak muda kayak lu ini kan sulit cari kerja.

Sekarang saya tanya, seluruh program kerja gubernur Jakarta dan Indonesia yang konsen isu pembangunan entrepreneurship ada? AS 30-40 ersen APBN-nya dari ekonomi kreatif, yang mengerjakan sebagian anak muda.

Kebhinekaan ada di DKI, tapi harus berbasis keadilan. Kalau dia mau jadi sesuatu dia harus berbasis keadilan. Pasti persatuan di mana mana, kayak gitu. Jakarta harus jadi keberkahan kalau kita bisa lawan korupsi secara sistematik, simpel-simpel saja.

DKI terlalu banyak resources yang oke, keren, baik. Kalau bisa beresin radius 3-5 km dari Istana dan Balai Kota kita sudah menyelesaikan Indonesia. Jangan lupa kemarin Jakarta Utara terbaik dalam pencegahan korupsi. data aset kita perbaikin.

Kita juga ingin integrasikan kekuatan publik dengan kekuatan pemerintah. Universitas tebaik ada di sini semua, UI, Trisakti, Atma Jaya, Pelita Harapan, universitas terbaik masa enggak bisa kita pakai? Para excellence-nya Indonesia ada di Jakarta, tapi itu tak dikonsolidasi. Ini harus digerakkan. Kita ada yang touchnya diarahkan membangun integritas melalui ASN, tapi juga budaya antikorupsi di komunitas.