Pencarian populer

Bamsoet Bertemu PP Pemuda Muhammadiyah Bahas Pilpres hingga Revisi UU

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri) menerima kunjungan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto (kedua kanan)di ruang pimpinan,Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Kamis (17/1) (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menggelar pertemuan dengan Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022 yang dipimpin Sunanto. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas tahun politik hingga revisi Undang-Undang.

Bamsoet mengimbau Pemuda Muhammadiyah mampu menjadi penyejuk di tengah panasnya persaingan Pemilu 2019. Bamsoet tak ingin ajang pilpres dapat menimbulkan dendam dan memecah persatuan.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (kiri) menerima kunjungan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto (kedua kanan)di ruang pimpinan,Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Kamis (17/1) (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

"Situasi kita memang menyongsong pesta demokrasi 2019, 17 April. Hari ini memang publik kita, atau udara kita, dipenuhi dengan berbagai statement yang ada, yang menyejukkan dan ada yang panas. Saya minta Pemuda Muhammadiyah, tetap berada dalam posisi tengah yang bisa mendinginkan suasana," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/1).

"Pemilihan hanya berlangsung beberapa jam. Harapan kita di DPR tidak boleh menimbulkan luka atau dendam. Apalagi berpotensi merusak atau memecah persatuan dan kesatuan. Inilah posisi PP Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu ormas pemuda Indonesia mengambil bagian di situ," lanjutnya.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri) menerima kunjungan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto (kedua kanan)di ruang pimpinan,Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Kamis (17/1) (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

Sementara itu, Cak Nanto --panggilan akrab Sunanto-- menuturkan kedatangan pihaknya juga ingin meminta DPR menyelesaikan delapan RUU. Kedelapan RUU tersebut adalah tentang larangan minuman keras dan alkohol, kewirausahaan nasional, ekonomi kreatif, pendidikan keagamaan, sumber daya air, energi baru dan terbarukan, praktik monopoli dan persaingan usaha, hingga kekerasan sosial.

"Kami minta ada beberapa. Pengutamaan arus UU, tadi ada 8 UU yang kami utamakan untuk segera diselesaikan dan sudah dijawab, mungkin dalam waktu ini ada 5 yang segera diselesaikan. Juga sebelum akhir masa jabatan," kata dia.

Selain itu, PP Pemuda Muhammadiyah juga mendorong DPR segera menyelesaikan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, kasus suap Meikarta, dan lemahnya beberapa industri pangan seperti kelapa sawit.

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.35