news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Bamsoet Dorong Kepala Daerah Dipilih DPRD: Biaya Politik Tinggi

10 April 2018 11:29 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bambang Soesatyo Ketua DPR  (Foto: Ferio Pristiawan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Bambang Soesatyo Ketua DPR (Foto: Ferio Pristiawan/kumparan)
ADVERTISEMENT
Pemerintah dan DPR berencana mengevaluasi sistem pilkada langsung. Sebab, sistem yang selama ini digunakan itu, dinilai berpotensi membuat kepala daerah melakukan korupsi.
ADVERTISEMENT
Ketua DPR Bambang Soesatyo menjadi salah satu yang mengusulkan agar sistem pilkada dikembalikan lagi ke DPRD. Sebab, hingga saat ini kepala daerah yang terjaring OTT semakin banyak.
"Ketika saya beberapa kali di acara KPK, beliau (anggota KPK Pahala Nainggolan) menyampaikan keprihatinan IPK (indeks persepsi korupsi) terus meningkat. Dan OTT tak bisa dihentikan," kata Bamsoet--sapaannya--di Gedung DPR, Senayan, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).
Bansoet menjelaskan, dari obrolannya dengan anggota KPK, para kepala daerah yang terkena OTT itu melakukan korupsi untuk mengganti biaya politik yang tinggi selama pilkada.
Kotak Suara Baru KPU (Foto: Antara/Reno Esnir)
zoom-in-whitePerbesar
Kotak Suara Baru KPU (Foto: Antara/Reno Esnir)
"Banyak yang kena kasus korupsi karena sistem politik pemilihan langsung ini mendorong mereka melakukan hal tak terpuji, karena berbiaya tinggi," jelas dia.
ADVERTISEMENT
Kendati demikian, Bamsoet mengaku masih akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak soal rencana sistem pilkada tak langsung itu. Jika sistem itu dinilai lebih efektif dan dapat menekan biaya politik, maka wacana penerapan sistem pilkada yang dikembalikan ke DPRD itu bisa diterapkan.
Sebaliknya, jika sistem pilkada langsung masih relevan, maka sebaiknya sistem pilkada langsung bisa diteruskan.
"Kalau kesimpulannya banyak manfaat, ya silakan diteruskan. Kalau kajiannya merusak moral rakyat kita, ya harus kita kaji kembali karena di daerah banyak menimbulkan persoalan. Di luar transaksional ada lagi masalah sosial," tegas dia.