DPR Dukung Penuh Gempa Lombok Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional

Ketua DPR, Bambang Soesatyo di seminar nasional (Foto: Fitra Andrianto/ kumparan)

Pemerintah hingga kini belum juga menetapkan gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai bencana nasional. Padahal, gempa susulan terus terjadi dan telah mengakibatkan ribuan bangunan termasuk rumah roboh dan korban jiwa terus bertambah.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menjelaskan alasan pemerintah hingga kini belum menetapkan gempa Lombok sebagai bencana nasional. Menurutnya, status bencana nasional dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Lombok dan sekitarnya.

“Jadi kenapa pemerintah terlihat belum juga menyatakan bahwa Lombok merupakan bencana nasional, sebenarnya dapat dipahami karena keputusan itu tentu akan mempengaruhi kunjungan pariwisata,” kata Bamsoet di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/8).

Meski begitu, DPR mendukung penuh apabila ke depannya pemerintah ingin menetapkan status bencana nasional kepada bencana alam yang telah menewaskan lebih dari 470 orang.

Dampak gempa susulan di Lombok. (Foto: Dok. BNPB)

“Namun melihat bencana yang bertubi-tubi hampir lebih dari 800 kali gempa, kalau hari ini, besok, atau lusa pemerintah menyatakan Lombok bencana nasional, maka DPR akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah,” ujar politikus Golkar itu.

Terkait gempa berkekuatan 6,9 magnitudo yang mengguncang Lombok pada Minggu (19/8) malam, Bamasoet menduga gempa membuat semakin bertambahnya korban jiwa dan kerusakan-kerusakan lainnya.

Kondisi Pasca Gempa di Pelabuhan, Kayangan Lombok Utara (19/8/2018). (Foto: Twitter/@Sutopo_PN)

“Memang faktanya berulang-ulang gempa itu terjadi di Lombok dan makin lama makin banyak memakan korban,” tutup Bamsoet.

Gempa 7 magnitudo yang mengguncang Lombok 5 Agustus lalu menyebabkan 469 orang tewas. Sementara laporan sementara sudah ada 4 orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa 6,9 magnitudo pada Minggu (19/8).