kumparan
2 Mar 2019 5:20 WIB

Bangladesh Akui Tak Dapat Lagi Tampung Pengungsi Rohingya

Pengungsi Rohingya Foto: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Bangladesh mengaku kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tak dapat lagi menampung pengungsi Rohingya dari Myanmar.
ADVERTISEMENT
Pernyataan ini disampaikan setelah 700 ribu muslim Rohingya melintasi perbatasan menuju Bangladesh selama 18 bulan terakhir ini.
"Saya menyesal memberi tahu dewan itu bahwa Bangladesh tidak lagi berada dalam posisi untuk menampung lebih banyak orang dari Myanmar," kata Menteri Luar Negeri Bangladesh, Shahidul Haque, saat rapat umum Dewan Keamanan PBB seperti dikutip Reuters, Sabtu (2/3).
Pengungsi Rohingya berebut bantuan di sebuah kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Foto: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Haque menuding Myanmar janji kosong dari negosiasi pengembalian pengungsi Rohingya ke Rakhine.
"Tidak seorang pun Rohingya secara sukarela kembali ke Rakhine karena tidak ada lingkungan yang kondusif di sana," kata Haque.
Sementara Myanmar mengaku telah siap menerima pengungsi Rohingya yang kembali sejak Januari. Namun PBB mengatakan, kondisinya belum tepat untuk para pengungsi Rohingya kembali. Sebab, para pengungsi meminta jaminan atas keselamatan dan diakui sebagai warga negara sebelum kembali ke Myanmar.
Kondisi terkini para pengungsi di Rohingya. Foto: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Merespons hal ini, sejumlah negara barat menyesalkan kurangnya tindakan dari pemerintah Myanmar.
ADVERTISEMENT
"Kami sangat kecewa bahwa tidak ada kemajuan lebih lanjut dalam mendapatkan kembali pengungsi dan itu jelas termasuk menciptakan kondisi di mana para pengungsi merasa mampu untuk kembali," ungkap Duta Besar Britania Raya, Karen Pierce, di Dewan PBB.
"Skala apa yang telah dilakukan terhadap muslim Rohingya dan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan benar-benar menandai ini sebagai salah satu peristiwa paling mengerikan abad ini sejauh ini," imbuh Pierce.
Sidang Umum PBB Foto: Dok. United Nations
Beberapa anggota dewan dari negara-negara barat juga menekankan bahwa kembalinya para pengungsi Rohingya harus aman, sukarela, bermartabat, dan aman. Selain itu, Dewan Keamanan PBB mendorong pemerintah Myanmar mengizinkan PBB memperluas akses tanpa syarat ke Rakhine.
Utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mengatakan akses PBB saat ini tidak cukup besar.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara telah terpecah tentang bagaimana menghadapi krisis ini.
Wanita Rohingya. Foto: AFP/Ed Jones
Wakil Duta Besar China untuk PBB, Wu Haitao, mengatakan krisis ini merupakan masalah antara Myanmar dan Bangladesh "Karena itu tergantung pada kedua negara untuk mencari solusinya," jelasnya. Pernyataan Haito ini pun disetujui Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy.
Sebaliknya, Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Jonathan Cohen, mengatakan komunitas internasional tidak dapat mengabaikan kamp pengungsi Rohingya.
Sebelumnya, pada Desember 2018, Inggris mengedarkan rancangan resolusi kepada anggota Dewan Keamanan PBB yang menurut para diplomat bertujuan untuk menetapkan batas waktu kembalinya para pengungsi dan menangani pertanggungjawaban Myanmar atas krisis ini. Namun, Cina dan Rusia telah memboikot pembicaraan mengenai rancangan tersebut.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan