Bantah Palak La Nyalla, Gerindra Beberkan Dana Saksi Butuh Rp 141,3 M

Ilustrasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Foto: Muhammad Iqbal/kumparan)

Mahar politik atau 'uang perahu' mencuat dalam Pilkada 2018, gara-gara pengakuan kader Gerindra yang gagal dicalonkan sebagai cagub Jawa Timur, La Nyalla Mattaliti. Dia meyebut diminta uang Rp 40 miliar untuk dicalonkan oleh Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono ikut membantah pengakuan mantan Ketua Umum PSSI tersebut. Dia bahkan menyebut, dana saksi yang diungkap La Nyalla sebagai mahar, sebetulnya sangat kurang untuk berlaga di Pilgub Jawa Timur.

"Dana Rp 40 miliar yang dibilang La Nyalla untuk bayar saksi di TPS sangat kurang. Jadi enggak benar itu kami memalak La Nyalla untuk diusung Gerindra di Pilgub Jatim," ucap Arief Poyuono kepada kumparan (kumparan.com), Jumat (12/1).

Arief mengungkap, dana yang dibeberkan La Nyalla baru untuk dana saksi di TPS, padahal saksi dibutuhkan juga untuk rekapitulasi di tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat kabupaten kota.

La Nyalla Mattalitti (Foto: ANTARA)

"Bukan mahar, tapi sesuai statement La Nyalla bahwa dia diminta menyediakan Rp 40 miliar itu untuk dana saksi di TPS. Dan itu pun masih kurang, karena jumlah TPS di Pilgub Jatim itu mencapai 69.000 TPS," ujar Arief.

Rinciannya, saksi di tiap TPS itu 3 orang yang bertugas memantau proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Masing-masing mendapat honor Rp 200 ribu. Sehingga dikali jumlah TPS, butuh Rp 41 miliar.

"Kita butuh 207 ribu saksi untuk Pilgub Jatim untuk setiap TPS. Nantinya itu belum saksi-saksi di tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara/kelurahan), PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), KPUD (kabupaten/kota), di mana jumlah PPS sebanyak 8501, 664 PPK dan 38 KPU kab/kota.

Untuk saksi tiap PPS (kelurahan) dan PPK (kecamatan), Gerindra butuh 5 orang saksi, sehingga dibutuhkan 45.285 saksi. Sementara untuk KPU kota/kab butuh 190 saksi.

Warga memasukkan surat suara di TPS 03 (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

"Untuk dana saksi di 45.285 PPS sebanyak Rp 300 ribu/saksi/hari. Dibutuhkan 3 hari kerja hingga rekapitulasi, maka butuh dana Rp 41,55 miliar. Untuk 190 saksi KPU kab/kota, uang makan mereka perhari Rp 400 ribu per hari dan butuh 7 hari. Sehingga butuh dana Rp 5,3 miliar," bebernya.

Tak hanya itu, sebelum menjadi saksi di TPS, para saksi harus mendapatkan pelatihan sebagai saksi TPS. Dibutuhkan dana Rp 100 ribu per hari untuk 3 hari pelatihan. Sehingga butuh dana Rp 94,5 miliar. Akumulasi dana saksi dan pelatihannya, Rp 141,3 miliar.

"Nah, kekurangan biasanya yang nombok itu Partai Gerindra yang diambil dari kader-kader Gerindra di eksekutif dan legislatif," ucapnya.

Oleh karena itu, Arief jelas membantah ada mahar politik apalagi disebut memalak. Soal Pilgub Jatim, Arief justru mengingatkan La Nyalla bahwa dia gagal mendapat dukungan PAN yang membuat Gerindra juga berpikir ulang memberikan dukungan.

"La Nyalla Gagal dapet PAN karena memang dukungan Amien Rais pada La Nyalla dicuekin sama Ketum PAN dan pengurus DPW PAN Jatim. Kok aneh jadi Gerindra yang disudutkan, yang ada juga kita takut kalau nanti akhirnya kader Gerindra yang suruh urunan untuk uang saksi di TPS," ucapnya.

"Memang ada apa orang mau jadi saksi tanpa dikasi uang makan dan uang transport? Itulah realita demokrasi di mana mana butuh biaya. Jadi saya minta La Nyalla untuk berhenti berpolemik, karena kami masih menghormati kekecewaan La Nyalla yang ditolak PAN," tegasnya.