Bappenas: 50 Persen Warga Lombok Belum Perbaiki Rumahnya Usai Gempa

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (tengah), bersama Wamenkeu Mardiasmo (kedua dari kiri), Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo (kiri), dan Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono di Kantor Wakil Presiden. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

Pemerintah terus melanjutkan revitalisasi atau perbaikan terhadap rumah warga yang rusak akibat gempa Lombok. Hingga saat ini, masih ada 50 persen warga yang belum memperbaiki rumahnya.

Hal ini terungkap usai rapat tertutup yang digelar Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Mensos Agus Gumiwang hingga Menkopolhukam Wiranto. Para menteri melaporkan perkembangan rehabilitasi rekonstruksi penanganan gempa di NTB dan Sulawesi Tengah.

"Dari laporan masing-masing gubernur, di Nusa Tenggara Barat (NTB) praktis semua permasalahan sudah selesai, tinggal permasalahan lokal yaitu ada sekitar 50 persen yang akan memperbaiki rumahnya," kata Bambang di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (10/5).

"Masyarakat lokal belum menentukan jenis yang akan dipakai. Gubernur berjanji akan segera menyelesaikan karena keterlambatan ini lebih karena masyarakat masih memilih dari berbagai jenis rumah yang diusulkan" bebernya.

Warga berada dekat rumah yang roboh terdampak gempa bumi di Desa Pesanggrahan, Montong Gading, Lombok Timur, NTB, Minggu (17/3/2019). Foto: ANTARA FOTO/Handout/BPBD NTB/AS

Bambang memang tidak menyebutkan jumlah pasti rumah yang rusak, yang sudah diperbaiki, dan yang sampai saat ini belum diperbaiki. Dia mengatakan, berdasarkan laporan dari Gubernur NTB, pembangunan atau perbaikan rumah sudah 15 persen selesai, dan sekitar 35 persen masih proses renovasi.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan, pihaknya akan segera menyalurkan bantuan jaminan hidup terhadap para korban gempa di dua lokasi tersebut.

Suasana pengungsian Gempa di Lombok Foto: Dwi Herlambang/kumparan

Sebagai catatan, bantuan jaminan hidup adalah bantuan dana dari Kemensos sebesar Rp 900.000 per jiwa selama tiga bulan dan bantuan isi hunian tetap sebesar Rp 3 juta per kepala keluarga.

"Untuk bantuan jaminan hidup, Sulteng insyaallah kita bisa selesaikan dalam waktu dekat. Kalau untuk NTB jaminan hidup tahap kedua ini masih dalam proses validasi dan juga memang kami masih punya space waktu, tanggap darurat, dan transisi darurat belum selesai masih (sampai) 25 Agustus," kata Agus.

"Sedangkan Peraturan Menteri Sosialnya, program jaminan hidup itu hanya bisa disalurkan setelah selesai masa transisi darurat," jelasnya.