Basaria: Kami Tidak Ingin Seluruh Bupati 'Pindah Kantor' ke KPK

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mewanti-wanti para kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi. Hal tersebut diungkapkannya terkait dengan kembali ditangkapnya kepala daerah terkait kasus dugaan korupsi, yakni Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain.

"Kami tak ingin seluruh bupati 'pindah kantor' ke KPK," kata Basaria dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (14/9).

OK Arya menjadi tersangka karena diduga menerima suap terkait fee proyek di Pemkab Batubara. Basaria menyayangkan korupsi masih terjadi meskipun saat ini sistem lelang proyek sudah dilakukan secara elektronik.

"Harapan kami ya semua tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara ini sudah tidak akan terjadi lagi, tapi ya balik lagi manusia lah yang bergerak di belakangnya, yang menang pasti ya manusia juga," kata Basaria.

Ia menyebut bahwa KPK saat ini sudah membuat aplikasi terkait lelang yang bisa diterapkan di daerah. Menurut dia, aplikasi tersebut memudahkan lelang proyek agar lebih mudah diawasi.

"Bisa dipakai dan dikontrol oleh kepala unit dan kepala dinas di setiap daerah. Itu sudah dikasih dan dilatihkan oleh KPK kepada setiap kepala daerah," ujar Basaria.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan bahwa meskipun lelang sudah dilakukan secara elektronik, tapi tetap saja ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyelewengan. Salah satu contohnya pada kasus Bupati Batubara.

Diduga sudah ada pengaturan terlebih dahulu terkait proyek untuk memenangkan suatu pihak tertentu. "Jadi dokumen lelang di-upload dengan peserta yang sama, padahal di luar dia sudah atur secara eksternal tentang siapa yang akan dimenangkan terkait proyek tertentu. Nah kepala daerah tinggal tunjuk mana yang harus menang, sistem cuma teknisnya saja," kata dia