Bawaslu Jateng Endus Kemunculan Politik Dinasti dalam Pilkada 2020

Pilkada Serentak 2020: Petahana Diawasi Ketat Bawaslu, Selasa (13/8). Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah bersiap menghadapi Pilkada 2020 serentak di 21 Kabupaten dan Kota. Saat ini, Bawaslu mendapati tren baru dalam pilkada, yakni petahana mengusung kerabatnya dalam kontestasi.

Bawaslu melihat, ada tren petahana yang sudah menjabat dua periode akan mendorong kerabatnya maju dalam kontestasi menggantikannya.

"Dengan demikian, daerah tersebut dikuasai keluarga," kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah, Anik Sholihatun, di kantor Bawaslu Jateng, Selasa (13/8).

Anik mengatakan, bentuk kekerabatan yang dimaksud adalah ikatan perkawinan atau garis keturunan. Gaya politik kekerabatan itu terindikasi di Semarang dan Solo Raya.

"Bawaslu tetap tak akan mengesampingkan pengawasan pada daerah lainnya," ujar Anik.

Selain memantau indikasi kemunculan politik dinasti di Jawa Tengah, Bawaslu juga tetap fokus dengan masalah klasik yang muncul setiap Pilkada. Koordinator Divisi Humas dan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan, masalah klasik itu adalah politik uang dan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi dilakukan calon petahana.

Salah satu upaya pencegahan pelanggaran selama Pilkada 2020, Bawaslu Jawa Tengah telah memetakan daerah yang rawan pelanggaran. Pemetaan dilakukan dengan skor indeks kerawanan pemilu.

"Kita tidak bersantai terlalu lama, karena kalau pengawasan dimulai berbarengan dengan KPU ditakutkan nanti berjalannya kurang baik," ujarnya.