Bawaslu Proses 4 Laporan Dugaan Pelanggaran Petugas KPU

kumparanNEWS

27 Mei 2019 12:43 WIB

Sidang Putusan Pendahuluan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu, Jakarta Pusat. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Bawaslu menggelar sidang putusan pendahuluan terhadap 8 laporan dugaan pelanggaran administratif pada Pemilihan Umum 2019. Sebanyak 4 laporan dinyatakan dilanjutkan ke persidangan pemeriksaan, sedangkan 4 laporan sisanya ditolak.

Sidang putusan pendahuluan dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu RI Abhan. Turut hadir pula anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, dan Rahmat Bagja.

Sebanyak empat laporan dugaan pelanggaran diterima dan dilanjutkan ke persidangan karena dianggap memenuhi persyaratan pelanggaran pemilu, baik syarat formil maupun syarat materil.

Sedangkan empat laporan lainnya dianggap tidak memenuhi persyaratan tersebut sehingga tidak diterima.

Salah satu laporan yang ditolak oleh Bawaslu adalah laporan dugaan pelanggaran dari Sekjen Relawan IT BPN Dian Islamiati Fatwa. Ia melaporkan KPU RI dengan materi laporan dugaan salah input data sebanyak 73.715 pada Situng KPU, pemalsuan tanda tangan saksi dan C1.

Dian islami Fatwa, Sekjen Relawan IT BPN Prabowo-Sandi. Foto: Efira Tamara/kumparan

Laporan dari Dian ditolak karena dianggap tidak memenuhi persyaratan, seperti lewat tanggal batas pelaporan. Laporan dari Dian disampaikan 9 hari setelah peristiwa dugaan pelanggaran diketahui.

"Laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya pelanggaran administratif pemilu. Bahwa laporan pelanggaran administratif pemilu disampaikan pada hari kesembilan sejak peristiwa dugaan pelanggaran diketahui. Bahwa laporan telah melebihi tenggat waktu," ujar Ratna saat sidang di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta pusat, Senin (27/5).

Selain tenggat waktu, Bawaslu turut menolak laporan Dian karena objek laporan (KPU dan Situng) sama dengan putusan bawaslu pada tanggal 14 Mei yang teregistrasi dengan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. Bawaslu melalui putusan tersebut telah memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur input data Situng.

"Pokok laporan yang disampaikan oleh pelapor majelis menilai pada dasarnya sama dengan laporan nomor 007 dan seterusnya yang telah diputus oleh bawaslu pada tanggal 14 Mei 2019," kata Ratna.

"Majelis menilai amar putusan tersebut merupakan bentuk perintah terhadap KPU untuk memperbaiki kesalahan input yang terdapat dalam situng," sambungnya lagi.

Sementara tiga laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu sisanya tidak diterima dengan alasan yang sama pula yakni melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan Bawaslu yaitu maksimal 7 hari setelah peristiwa terjadi.

Berikut ini laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2019 yang tidak diterima Bawaslu:

1. 009/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019

Pelapor: Dian Islamiati Fatwa

Terlapor: KPU RI

Materi: Salah input situng KPU, pemalsuan saksi dan C1

2. 05/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

Pelapor: Anthon Sihombing

Terlapor: KPU Kabupaten Asahan

Materi: Perbedaan C1

3. 14/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

Pelapor: Arnanto Nurprabowo

Terlapor: KPU Kabupaten Subang, KPU Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang