Bawaslu soal Menristekdikti : Menteri Harus Tahan Diri

Rahmat Bagja Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Bawaslu RI akan mengecek potensi pelanggaran kampanye dalam pesan Menristekdikti Mohamad Nasir kepada para mahasiswa di Bali, Kamis (21/2). Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebut, seharusnya para menteri bisa menahan diri dan tidak membuat ucapan yang berpotensi disalahartikan.

"Kami minta teman-teman menteri itu agar bekerja sesuai tupoksinya, dan membuat ucapan sesuai tupoksi, jangan ada misinterpretasi," ucap Rahmat kepada kumparan, Jumat (22/2).

Menurut Rahmat, sebenarnya tidak ada yang salah dalam imbauan Nasir tersebut. Namun, pemilihan bahasa yang digunakan, berpotensi menimbulkan salah pengertian, apalagi di masa-masa kampanye.

"Itu memang betul, tapi itu kan sensitif, bahkan bisa diinterpretasi,. Kenapa enggak bilang, 'pilihlah pasangan sesuai hati nurani' gitu aja. Jangan buat kalimat-kalimat seperti itu, itu kan agak aneh," imbuhnya.

Rahmat menyebut, sebenarnya tidak masalah jika ada pejabat negara yang ikut berkampanye selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai, membuat kalimat blunder saat tidak sedang berkampanye.

"Jadi intinya, kami minta untuk menahan diri dan harus tahu, mereka harus menyadari sekarang masa kampanye, sangat sensitif omongan itu. Hindarilah hal-hal seperti itu, jangan aneh-aneh lah," pungkasnya.

Menteri Ristek dan Dikti Mohammad Nasir, saat ditemui di Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Rabu (20/2). Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, mengajak mahasiwa di Bali agar tak golput pada Pemilu serentak 2019 mendatang. Uniknya, Nasir juga menjelaskan tata cara mencoblos. Ia meminta agar surat suara dicoblos sekali saja. Kalau keduanya, kata Nasir, surat suara tidak sah.

"Oleh karena itu jangan sampai dicoblos dua, dicoblos dua batal itu namanya nanti. Coblos hanya satu saja, jangan nyoblos dua. Satu saja yah supaya benar. Oleh karena itu kami mengajak 17 April tahun 2019 manfaatkan dengan baik jangan sampai salah. Anda punya hak pilih silahkan gunakan baik," ucap Nasir di Bali, Kamis (21/2).

Ucapan Nasir itu mengundang protes dari Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon. Fadli menilai, imbauan itu seakan merupakan modus dalam melakukan kampanye terselubung.

"Saya kira itu merupakan satu pelanggaran ya. Begitu juga di sejumlah tempat lain yang saya kira memaksakan atau mengimbau, mengarahkan," ujar Fadli di DPR, di hari yang sama.

"Kita ingin ada penegakan hukum dong kenapa kok kayak Pak Slamet Maarif yang jelas-jelas bahkan tidak menyebut nama dan lain-lain itu, itu dikriminalisasi," imbuh Waketum Partai Gerindra itu.