Bawaslu Tak Masalah KPU Ingin Terapkan e-Rekap

Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Bawaslu menanggapi rencana besar KPU yang ingin menerapkan sistem e-rekap dalam pilkada serentak September 2020 mendatang. Bawaslu meminta agar KPU fokus untuk menyelesaikan proses penghitungan suara di situng yang masih belum mencapai 100 persen.

"e-rekap, pernyataan buat KPU, situng aja enggak selesai, ah gimana. Pertanyaan itu harus ditanyakan ke KPU, masa situng ente enggak selesai 100 persen sudah berapa bulan, lu sekarang ngajuin e-rekap, bisa apa enggak?" kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (12/8).

Rekapitulasi suara melalui situng di web KPU hingga Senin (18/7/2019) pukul 16.00 WIB, suara yang masuk 99,5 persen, atau sekitar 809.309 dari 813.336 TPS di seluruh Indonesia. Sementara hasil KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi nasional penghitungan suara Pemilu 2019.

Atas perhitungan yang tak mencapai 100 persen, menurut KPU disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya kesalahan petugas menggunakan C1 dari kotak yang direkap, bukan C1 langsung dari TPS.

Mempersilakan e-Rekap

Bawaslu menyoroti dengan serius permasalahan rekapitulasi di situng yang tak kunjung selesai. Sebab dalam Pemilu 2014 rekapitulasi di situng mampu mencapai 100 persen.

"Pernyataan sekarang bagi KPU, kok enggak sampai 100 persen sudah berbulan-bulan? Bagaimana itu, katanya 100 persen. Pemilu 2014 dapat 100 persen sekarang tidak, itu jadi catatan penting bagi KPU," ucap Bagja.

Namun terlepas dari itu, Bagja mengatakan Bawaslu akan mendukung keputusan KPU jika memang ingin menerapkan sistem e-rekap. Bawaslu akan mengawasi rekapitulasi menggunakan sistem e-rekap itu.

"Kalau mereka bilang bisa, ya silakan, Bawaslu akan mengawasinya. Gitu saja, kami setuju KPU e-rekap, tapi lu harus evaluasi mendalam, situng ente belum 100 persen, apalagi C1 plano gini gitu," ujar Bagja.