Bawaslu Terima 40 Laporan Money Politics: dari Sulsel hingga Jatim

Komisioner Bawaslu RI Fritz Edwar Siregar di ICW. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima 40 laporan dugaan money politics yang terjadi dalam Pilkada serentak 2018. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan laporan tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

"Seluruh Indonesia, money politics ada 40 (laporan), dan 37 akan kami tindak lanjuti," kata Fritz dalam diskusi 'Pilkada, Kotak Kosong, dan Pilpres', di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6).

Fritz mengungkapkan pelaporan money politics terbanyak berada di Pilkada Sulawesi Selatan, yakni sebanyak 8 laporan. Selain itu, Bawaslu juga menerima laporan dari daerah Sumatera Utara, Lampung dan Jawa Timur.

"Paling banyak di Sulsel, ada 8 laporan (money politics), Sumut ada 7 kasus dan Jatim juga ada," kata dia.

Lebih lanjut, Fritz mengatakan dalam Pilkada serentak 2018, Bawaslu lebih banyak menerima laporan mengenai pelanggaran administasi. Pelanggaran administrasi itu lebih banyak terjadi karena adanya pembukaan kotak suara sebelum waktu pemungutan suara.

"Ada evaluasi 8.300-an TPS. Masih ada beberapa hal pelanggaran administrasi dan pidana. Adanya pemungutan suara ulang, daftar pemilih tetap (DPT), banyak sekian alasan. Tapi paling banyak pembukaan kotak suara," ungkap Fritz.

Meski demikian, menurut Fritz pelaksanaan Pilkada 2018 berjalan secara kondusif. Meskipun ada beberapa hal yang perlu di evaluasi oleh Bawaslu.

"Semua sudah hampir kami lakukan sesuai rencana. Meskipun ada beberapa hal yang masuh harus dievaluasi," jelasnya.