Beda Pandangan Parpol Islam soal Penolakan Perda Agama oleh PSI

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie di Kantor PGI, Jakarta, Senin (15/10/2018). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Wacana penolakan terhadap perda agama yang dilontarkan Ketua Umum PSI Grace Natalie saat ulang tahun partai tersebut menuai beragam tanggapan dari parpol Islam.

PKS misalnya, memberikan pernyataan paling keras soal wacana yang dilontarkan Grace tersebut. Bahkan, Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Alynudin mengasosiasikan sikap PSI tersebut dengan PKI. "Hanya PKI yang menolak agama. Perda itu merupakan wujud aspirasi rakyat di daerah tersebut. Harus dihormati,” kata Suhud.

Parpol Islam yang satu koalisi dengan PSI dalam pencalonan Jokowi-Ma'ruf seperti PPP pun tak satu suara dalam hal ini.

Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Ketum PPP Romahurmuziy menyebut bahwa bagi partainya memperjuangkan perda bernuansa syariah bukan suatu hal yang bisa dikompromikan. “Merupakan farduh kifayah adanya partai politik yang memperjuangkan undang-undang bernuansa syariah, atau undang-undang bernuansa Islam ke dalam undang-undang di lingkungan Republik Indonesia,” kata Romy.

Namun, tidak semua partai Islam menentang wacana Grace. PAN memaklumi wacana tersebut sebagai salah satu bentuk jalan perjuangan PSI. Akan tetapi, Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa wacana Grace tersebut masih masih harus diuji kembali di masyarakat. “Ini hanya isu aja. Jualan politik. Dipahami secara biasa saja. Tidak usah terlalu serius. Kita lihat saja apa yang terjadi setelah pemilu nanti,” kata Saleh.

Saleh Partaonan Daulay, Anggota DPR&PAN (Foto: Dok. fraksipan.com)

Senada dengan PAN, PKB pun melihat narasi yan dibangun Grace masih perlu diuji lewat pemilu di daerah.

Di samping itu, Ketua DPP PKB Lukman Edy menambahkan PSI harus cermat menentukan perda bernuansa agama seperti apa yang ditentang. Pasalnya, menurut Lukman selama ini perda bernuanasa agama yang berlaku di sejumlah daerah di Indonesa tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Saran saya bagi PSI harus memilah-memilah perda syariah mana yang ditetentang karena mengandung muatan intoleransi dan perda syariah mana yang itu tidak melanggar uud 1945," kata Lukman. "Enggak bisa juga mengmbil generalisasi , keliru PSI kalau menggeneralisasi," tambanya.

Pidato Grace memang memantik perdebatan. Bahkan, advokat seperti Eddy Sudjana yang mengatasnamakan Laskar Persaudaraan Pekerja Muslim di Indonesia (PPMI) membawa polemik ini ranah hukum.

Namun, hinga kini Grace tetap teguh dengan pendirian partainya tersebut. Ia berharap produk hukum yang dikeluarkan pemerintah daerah tak diskriminatif.

"Kami ingin agar produk hukum adalah universal, tidak parsial, tidak mendasar pada agama apapun," kata Grace.