Bima Arya Lapor LHKPN, Hartanya Naik Rp 2,3 Miliar dalam 4 Tahun
PerbesarADVERTISEMENT
Bakal calon Wali Kota Bogor petahana, Bima Arya, mengaku ada kenaikan harta kekayaan miliknya sejak terakhir dia melaporkannya kepada KPK. Ia kembali melaporkan harta kekayaannya sebagai bagian dari persyaratan untuk maju kembali dalam Pilkada Kota Bogor. Ia mencalonkan diri bersama dengan mantan pejabat KPK, Dedie A. Rachim.
ADVERTISEMENT
"Total nilai kekayaan saya terakhir 2014 sebesar Rp 3,2 miliar tapi kemudian sekarang ada sekitar Rp 5,5 miliar," ujar Bima Arya usai laporkan harta kekayaannya, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/1).
Bima menjelaskan, bertambahnya nilai kekayaannya karena ada kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan rumah miliknya. "Aset tanah rumah lokasinya sama tapi karena NJOP-nya naik selama empat tahun terakhir, maka naik," ujar dia.
PerbesarSedangkan pada harta bergerak, diakui Bima justru mengalami penurunan nilainya. Menurut Bima, hal tersebut dipengaruhi berkurangnya jumlah kendaraan miliknya.
"Tapi untuk harga bergerak berkurang saat 2014 Rp 438 juta sekarang tinggal Rp 135 juta. Kalau 2014 mobil saya dua, sekarang tinggal satu. Untuk kas atau setara kas 2014 Rp 470 juta sekarang Rp 340 juta jadi berkurang sekitar 100 juta. Jadi aset naik karena NJOP tapi harta bergerak turun," ucap Bima.
ADVERTISEMENT
Disinggung mengenai isu mahar politik, Bima menegaskan tidak mengeluarkan uang untuk partai yang mencalonkannya. Apalagi, wakilnya adalah mantan pegawai KPK.
"Alhamdulillah kami tidak sepeser pun keluarkan mahar politik, karena komitmen kita dengan partai pendukung sama mereka menerima Pak Dedi sebagai pasangan saya yang tujuannya untuk mewujudkan birokrasi yang melayani. Kita ingin wujudkan pemerintahan yang bersih uang rakyat harus kembali ke rakyat," kata Bima.
Bima Arya dan Dedie A. Rachim sudah mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor masa jabatan 2018-2022. Bakal calon Wali Kota petahana ini menggaet Dedie yang merupakan mantan Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK.
