kumparan
23 Agu 2019 13:12 WIB

Bivitri Susanti: Kembali ke GBHN itu Tak Berfaedah

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan mengamandemen terbatas UUD 45 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menuai sejumlah kritik. Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai upaya membangkitkan GBHN ini sudah tidak relevan dengan kondisi ketatanegaraan saat ini.

GBHN yang merupakan peninggalan produk Orde Baru itu dianggap hanya akan membayangi langkah Presiden Jokowi dalam menjalankan program pembangunan. Seperti apa kritik yang dimaksud?

Konten Eksklusif
Gunakan aplikasi kumparan untuk lanjut membaca story ini.
Buka Aplikasi