BNPB Kirim 2 Helikopter Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau

Ketua BNPB Letjen Doni Monardo di Graha BNPB, Jakarta Timur. Foto: Lutfan Darmawan/kumparan

Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) mengirimkan dua helikopter untuk membantu mengatasi kebakaran hutan di Riau. Namun, heli tersebut belum digunakan karena masih menunggu izin dari pemerintah setempat.

"BNPB sejak pernyataan darurat dari gubernur sudah mengirimkan dua helikopter, dan dalam proses perizinan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa aktif untuk membantu memadamkan," kata Kepala BNPB Letjen Doni Monardo di Graha BNPN, Kamis (21/2).

"Dua helikopter sudah diberangkatkan kemarin," tambahnya.

Kebakaran hutan di Riau ini, kata Doni, memang sering terjadi setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2015 kebakaran di Riau ini menyebabkan kerugian sebesar USD 16,1 miliar.

"Dari data yang diperoleh tahun 2015 kerugian karhutla itu mencapai USD 16,1 miliar. Setara dengan Rp 221 triliun. Kita bandingkan dengan data yang dikeluarkan oleh KLHK kerugian ekonomi karena tsunami di Aceh itu mencapai USD 7 miliar. Artinya kebakaran hutan lahan gambut ini luar biasa besarnya," katanya.

Kebakaran lahan di Riau. Foto: Dok. BNPB

Namun demikian, kebakaran di tahun ini tidak sebesar kebakaran di tahun-tahun sebelumnya. Doni mencontohkan saat ini jumlah asap yang diakibatkan oleh kebakaran Riau tidak separah tahun 2015.

"Dan kemudian tahun 2016, 2017, 2018 walaupun masih terjadi kebakaran di beberapa daerah tapi asap tidak banyak, sehingga tidak ada keluhan penerbangan, pariwisata tetap jalan. Kemudian ekonomi tetap bisa jalan dengan baik, semuanya berjalan sebagaimana biasanya," ujarnya.

Doni menyebut, kebakaran yang terjadi di Riau ini hampir sebagian besar disebabkan akibat ulah manusia. Dengan demikian butuh pendekatan khusus untuk menyadarkan masyarakat terkait dampak buruk akibat kebakaran.

"Dan kalau dari penyampaian sejumlah pakar dan para pimpinan di daerah itu 99 persen terjadi karena perbuatan manusia," katanya.

"Karenanya kita harus mencari jalan keluar terbaik, bagaimana masyarakat yang selama ini punya kebiasan membakar agar mereka sadar. Kedua, mereka yang mungkin membiayai atau mungkin memberikan honor kepada masyarakat yang membakar harus diberikan sanksi yang tegas agar tak terulang kembali," ujar Doni.

Sebelumnya, Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau pada Selasa (19/2).

Status yang berlaku hingga 31 Oktober 2019 itu ditetapkan setelah mendapat laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mengenai situasi luas lahan yang terbakar dan prediksi cuaca dari Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru.

Sebelumnya dua wilayah di Riau, yakni Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, sudah ditetapkan status Siaga Karhutla karena kebakaran hutan dan lahan gambut yang meluas sejak sepekan terakhir. Kebakaran itu menyebabkan daerah tersebut diselimuti asap.