Pencarian populer
News

Bonnie Triyana: TNI Razia Buku Upaya Desukarnoisasi

Buku sejarah berjudul "Sukarno, Orang Kiri, Revolusi, dan G30S" ikut disita tentara. (Foto: Ulfa Rahayu/kumparan)

30 November 1957, kunjungan Presiden Sukarno di Perguruan Cikini, Jakarta, atas undangan guru mendadak jadi tragedi. Hujan granat mendarat ketika ia berjalan keluar dari sekolah dua anaknya itu, Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra. Dua pengawal, Oding Suhendar dan Sudiyo, merangkul Sukarno pergi menyelamatkan diri. Kedua anak Sukarno sudah lebih dulu diamankan.

Sukarno selamat dari upaya pembunuhan tetapi 7 orang lain tewas, 20 orang luka berat, dan 40 orang luka ringan.

Tragedi Cikini itu terekam dalam buku Mengincar Bung Besar: Tujuh Upaya Pembunuhan Presiden Sukarno yang disusun oleh Tim Historia. Buku ini salah satu dari sederet buku Sukarno yang kena garuk TNI ketika menggelar penyisiran buku-buku bernuansa kiri di beberapa toko buku di Kediri, Padang, dan Tarakan.

Sejarawan Historia, Bonnie Triyana, menganggap aksi tentara itu sebagai indikasi adanya upaya menghapus peran Presiden Sukarno dari pentas sejarah. Judul, sampul, maupun isi buku ini jauh dari kesan PKI, tapi mengapa tentara membawanya dalam penyisiran di Toko Nagareboshi di Kota Padang, Selasa lalu (8/1).

“Jadi, desukarnoisasi ini masih berlangsung dan ini juga menimbulkan pertanyaan,” ucap Bonnie saat ditemui pada Jumat (11/1).

Padahal buku yang diluncurkan pada November 2017 turut dihadiri Megawati dan Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno.

Sejurus dengan Bonnie, peneliti LIPI Asvi Warman Adam menduga ada niat buruk untuk menggembosi nama Sukarno. Beberapa buku lain terkait Bung Besar yang kena sita antara lain Jasmerah yang berisi kumpulan pidato terbaik Sukarno dan Islam Sontoloyo, yang berisi kritik Sukarno terhadap perilaku sebagian umat Islam yang hanya mengedepankan formalitas.

Menurut Asvi, penggembosan nama Sukarno bisa jadi memiliki tujuan politik, menyerang PDIP. Sebab buku kader partai berlambang Banteng itu juga sempat turut dipermasalahkan tentara, salah satunya buku Anak-anak Revolusi yang ditulis Budiman Sudjatmiko.

“Saya curiga ini apakah ada tujuan politisnya. Jadi mengarah misalnya ini menyerang ke PDIP? Itu kemungkinannya kalau terkait apa yang disita,” ucap Asvi kala ditemui pada Kamis (10/1).

Lantas seperti apa mereka memandang gerak-gerik tentara yang seenaknya melenggang dan mengambil buku, berikut wawancara nukilan wawancara kumparan dengan keduanya.

Bagaimana Anda memandang razia buku yang marak terjadi kali ini?

Bonnie: Kita sudah kena wabah intelektual—lebih suka sama yang pseudoscience (ilmu semu) dan pseudohistoris (sejarah semu), mirip-mirip tapi ternyata bukan. Riwayat penyitaan buku itu adalah penistaan terhadap akal sehat dan kecerdasan.

Buku kan produk intelek, ngapain direspon dan disikapi dengan cara razia seperti itu. Ya, kalau pun negara punya wewenang untuk merazia, mbok ya bikin riset dulu, bikin kajian dulu, baru diambil bukunya. Jangan belum apa-apa udah main ambil aja bukunya. Malu sendiri kan sekarang—itu kalau punya malu.

Jadi, menurut saya, persoalan razia buku ini lebih dari sekadar mengambil buku yang dianggap komunisme. Tapi ini memperlihatkan alam pikiran, cara berpikir, yang memang bener-bener udah keliru.

Razia Buku dari Masa ke Masa (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Asvi: Menurut saya ada yang aneh karena buku yang disita itu dilakukan secara serampangan.

Di Padang, misalnya, ada buku mengenai Sukarno yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas Gramedia yang disita juga. Padahal buku itu yang merupakan kumpulan tulisan yang sudah pernah diterbitkan di majalah Historia, kemudian dicetak ulang oleh penerbit buku Kompas. Buku itu diluncurkan oleh Megawati Soekarnoputri dan juga pada peluncurannya juga hadir Try Sutrisno. Sangat aneh kalau buku semacam itu juga disita.

Buku itu kan cerita tentang upaya-upaya pembunuhan yang dilakukan pada masa Sukarno. Jadi Bung Karno itu sendiri mengalami paling tidak ada tujuh kali upaya pembunuhan terhadap beliau. Nah, buku itu kemudian disita dikaitkan dengan komunisme. Itu kan sama saja menuduh Sukarno berkaitan dengan G30S.

Apakah pihak yang menyita itu tidak tahu itu tentang Sukarno, tentang proklamator, tentang presiden Indonesia yang pertama? Ada kejanggalan-kejanggalan dalam penyitaan itu.

Anggota TNI merazia buku-buku. (Foto: Langkan/Irwan Saputra)

Yang kedua, buku yang juga disita itu adalah Kronik '65. Kronik '65 itu adalah buku yang menurut saya luar biasa. Sebuah buku yang tebalnya sekitar 1.000 halaman yang ditulis, disusun, dan dikumpulkan oleh para lulusan S1 dan S2 Sejarah di Yogyakarta.

Buku itu kronologi, artinya apa saja yang terjadi di Indonesia dari hari ke hari dari tahun 1963 sampai tahun 1971. Dengan mengetahui kronologi itu, kita tahu persis apa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, apa yang terjadi sebelumnya, dan apa yang terjadi sesudah itu.

Buku ini sangat berguna bagi orang untuk mempelajari, meneliti, atau mau menulis tentang peristiwa ‘65. Ini bahan sejarah dan tidak ada kaitannya dengan ideologi komunisme.

Apa mungkin PKI hidup kembali di Indonesia?

Asvi: Kebangkitan PKI itu sesuatu yang mustahil karena PKI itu sudah dibubarkan tahun 1966. Dan sebelumnya, sejak Oktober tahun 1965 itu sudah dilakukan pembunuhan massal yang memakan korban sampai 500 ribu jiwa.

Kemudian, orang-orang yang dianggap terlibat G30S itu sudah ditangkap, ditahan belasan tahun atau ada yang seumur hidup, dan bahkan ada yang dihukum mati. Keluarga mereka itu sudah diberikan stigma dan diskriminasi, mereka tidak boleh menjadi pegawai negeri atau menjadi anggota ABRI (sebutan TNI pada masa Orde Baru).

Menurut hemat saya, adanya satu partai yang mempunyai ideologi marxisme komunisme itu sesuatu yang mustahil di Indonesia. Jadi, kebangkitan PKI itu tidak ada.

Apa yang membuat PKI mustahil bangkit?

Asvi: Karena itu sudah dikunci dengan TAP MPR nomor 1 Tahun 2003 bahwa pelarangan ajaran komunisme itu masih berlaku. Selama TAP itu masih ada, sepanjang zaman tidak mungkin komunisme bisa berkembang di Indonesia. Apalagi kalau ada partainya.

Fobia Kiri Era Jokowi (Foto: Basith Subastian/kumparan)

TAP MPR itu tidak mungkin dicabut?

Asvi: Ada upaya pada era Reformasi untuk mencabut TAP itu, tapi tidak berhasil. Yang terjadi itu ada TAP nomor 1 tahun 2003 yang menetapkan bahwa TAP MPRS nomor XXV Tahun 1966 tentang pelarangan itu masih berlaku. Walaupun, di situ ada tambahan bahwa ketentuan diberlakukan dengan mempertimbangkan demokrasi hukum dan hak asasi manusia.

Apakah ini merupakan bentuk ketakutan tentara terhadap kebangkitan PKI?

Asvi: Itu bukan ketakutan, tapi upaya yang sistematis pada masa Orde Baru itu untuk membasmi PKI. Jadi bahaya laten PKI selalu dimunculkan itu ada dua tujuannya.

Tujuan yang pertama itu mencegah munculnya paham-paham komunisme dan itu berhasil. Yang kedua, tugasnya yang lain itu adalah untuk menakut-nakuti orang yang ingin kritis terhadap pemerintah. Jadi, mereka yang melakukan kritik terhadap pemerintah nanti bisa dicap PKI. Itu menjadi senjata pemukul bagi lawan politik pemerintah.

Pembakaran markas PKI di Jakarta pada 1960-an. (Foto: AFP)

Orde Baru telah berakhir, lalu apa yang membuat isu PKI dan Komunisme tetap diproduksi?

Asvi: Setiap menjelang tanggal 30 September selalu muncul penemuan kaos, bendera, (simbol) palu arit, dan semacam itu. Itu semacam proyek rutin pada masa Orde Baru dan berlanjut pada era Reformasi walaupun intensitasnya sudah berkurang.

Tetapi pada 2016, muncul lagi instruksi dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk mewajibkan tentara menonton film Pengkhiatan G30S/PKI. Menurut hemat itu saya sangat aneh karena alasannya tentara harus tahu tentang sejarah karena ada indikasi kebangkitan PKI.

Saya setuju bahwa tentara harus perlu tahu sejarah. Tetapi bahwa indikasi kebangkitan PKI itu sesuatu yang saya katakan lagi itu tidak ada dan tidak mungkin.

Lukisan Bung Karno. (Foto: Dok. Perpustakaan Bung Karno)

Tapi buku-buku Sukarno juga ikut disita. Jadi, ini aksi antikomunis atau anti-Sukarno?

Asvi: Saya malah curiga ketika yang disita itu adalah buku-buku tentang Sukarno dan ada juga buku yang ditulis oleh anggota PDIP, yaitu buku yang disusun oleh Budiman Sudjatmiko berjudul Anak-anak Revolusi.

Saya curiga apakah ada tujuan politisnya? Jadi mengarah misalnya ini menyerang ke PDIP? Itu kemungkinannya kalau terkait apa yang disita.

Saya tidak tahu apakah ada oknum TNI yang punya kepentingan bermain politik praktis macam itu. Dan ini seharusnya diselesaikan dengan baik oleh panglima TNI. Dan di dalam hal ini, saya berharap Kapuspen TNI berbicara secara resmi menjelaskan ini sebetulnya apa.

Bonnie: Yang namanya gerakan anti-Sukarno itu sudah ada sejak zaman Orde Baru, istilahnya desukarnoisasi.

Upaya desukarnoisasi ini kenapa? Masih ada kaitannya dengan legitimasi kepemimpinan Soeharto karena dia bukan pemimpin dari hasil pemilihan atau secara demokratis. Dia pemimpin masa krisis. Sehingga, dia butuh mandat dan landasan legal. Nah, legalnya itu dia dapatkan dengan meningkatkan status Supersemar.

Buku Wiji Thukul yang sempat disoal aparat. (Foto: Jafrianto/kumparan)

Kemudian dia juga butuh mandat secara politis supaya orang melihat dia sebagai pemimpin yang legitimate. Lewat apa? Ya, dengan menjadikan komunis sebagai musuh. Karena dia dianggap telah menumpasnya. Sehingga mandat dia itu muncul karena isu komunis ini. Karena dia sebagai orang yang dicitrakan sebagai penyelamat bangsa dari ancaman komunis itu.

Dia bukan pemimpin yang lahir karena pemilu. Nggak ada pemilu tahun 1967 di Indonesia. Baru ada lagi tahun 1971. Jadi, Orde Baru membutuhkan common enemy, yaitu PKI.

Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, ingatan tentang PKI selalu difabrikasi sehingga setiap orang dihegemoni. Dengan cara itu orang bisa memberikan permakluman sekaligus legitimasi kepada pemerintahan Soeharto yang membuat negara ini terhindar dari ancaman komunisme yang mau merongrong Pancasila karena Soeharto yang menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Bonnie Triyana, sejarawan Historia. (Foto: kumparan)

Hubungannya dengan desukarnoisasi?

Bonnie: Jadi, desukarnoisasi ini masih berlangsung dan ini juga menimbulkan pertanyaan. Seringkali desukarnoisasi ini muncul bersamaan dengan stigma komunis karena ujung dari peristiwa G30S itu adalah penjatuhan Sukarno. Setelah orang komunis habis ditangkap, orang-orang Sukarnosentris itu ditangkap juga karena yang mau disasar adalah kekuasaan dia.

Ini menunjukkan mungkin ada upaya desukarnoisasi, upaya untuk menghilangkan peran Sukarno dari sejarah republik ini. Karena, kalau kita lihat penyitaan buku itu, yang ceritanya tentang upaya sekelompok orang membunuh Bung Karno selama tujuh kali, buku itu diambil.

Jangan-jangan orang-orang ini nggak ingin rakyat Indonesia tahu bahwa Bung Karno pernah mau dibunuh sebanyak tujuh kali.

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: web: