BPBD Jateng Dorong Pemda Gunakan Dana Desa untuk Mitigasi Bencana

Ilustrasi Longsor (Foto: AP Photo/ Manika Kamara)

Sejumlah peralatan mitigasi bencana di beberapa daerah di Jawa Tengah dinilai masih kurang, terutama untuk bencana tsunami dan tanah longsor. BPBD Jawa Tengah mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera mengatasi masalah ini dengan menggunakan alokasi dana desa untuk mitigasi.

Kepala BPBD Jateng Sarwa Pramana menyebut, pihak BPBD kabupaten/kota telah melakukan pendekatan ke bupati atau walikota agar bisa mengakses dana desa. Misalnya di Wonogiri, yang telah memanfaatkan APBDes untuk membangun desa tangguh.

"Ini mungkin, dan boleh, karena regulasinya ada. Harapan kami, ketika APBDes bisa diakses untuk mitigasi, saya pikir risiko dampak bisa dikurangi," ujar Sarwa saat dihubungi, Jumat (14/12).

Petugas mengumpulkan bantuan paket rendang di posko bantuan bencana gempa dan tsunami Palu dan Donggala, di Kantor BPBD Sumatera Barat. (Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Sarwa menjelaskan, saat ini pihaknya telah membuat early warning system (EWS) di beberapa titik sebagai salah satu upaya mitigasi. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan karena Jawa Tengah merupakan laboratorium bencana.

”Satu survei lembaga di Jepang menyebut ketika terjadi bencana, yang bisa menyelamatkan adalah mereka sendiri, bukan relawan, bukan BPBD. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita bentuk desa tangguh. Kemudian kami beri pelatihan,” kata dia.

Selain itu, Sarwa mengaku pihaknya akan memanfaatkan kearifan lokal dalam mengurangi resiko bencana. Misalnya dengan mengaktifkan kentongan, yang diharapkan mampu mengumpulkan masyarakat agar segera mencari tempat aman saat terjadi bencana.

”Seperti kasus yang terjadi di Palu, ternyata EWS sudah lumpuh duluan. Sistem komunikasi juga tidak dapat digunakan sehingga blank. Maka selain IT, kearifan lokal yakni kentongan, kami dorong untuk meminimalisir dampak bencana,” kata dia.