BPK: Jangan Teriak-teriak Citarum Harum Tapi Tak Tahu Akar Masalah
PerbesarADVERTISEMENT
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkritik program pemerintah pusat terkait program pengelolaan dan pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum atau yang dikenal sebagai Citarum Harum.
ADVERTISEMENT
Anggota IV BPK Rizal Djalil menilai, program Citarum Harum belum berjalan efektif, karena hingga saat ini Citarum belum mengalami perubahan yang signifikan.
"Tidak gampang membuat program kalau tidak tahu akar permasalahan, nanti program sekadar pencitraan. Poin saya adalah, bagaimana kita bekerja dengan akar masalah, bukan teriak-teriak Citarum Harum, tapi enggak tahu masalahnya," kata Rizal saat Seminar Membedah Citarum dari Hulu sampai ke DKI Jakarta" di Auditorium BPK, Jakarta, Senin (18/2).
Rizal mengatakan, meskipun program Citarum Harum telah berjalan sejak tahun 2015, pencemaran di Citarum masih terjadi. Menurutnya, pencemaran DAS ini sudah terjadi sejak di hulunya.
“Jadi kesalahan sudah dimulai dari dulu, dan kita tidak melakukan penanganan, jadi kalau kita mau membenahi Citarum kita benahi dulu hulunya,” katanya.
ADVERTISEMENT
Rizal menilai, ketimbang mempersiapkan budget yang tak sedikit, pemerintah diminta untuk terlebih dahulu mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan Sungai Citarum tak pernah bersih dari tahun ke tahun.
"Jadi jangan budget dulu kalau persoalan enggak jelas. Jadi kalau kita lihat dari 3 sektor, ada peran publik (kondisi ekonomi sosial masyarakat), pemerintah, dan swasta," ucap Rizal.
Dia mencontohkan dengan penanaman kopi di kawasan hulu Sungai Citarum. Selain dapat memproduksi air bersih, tanaman seperti kopi juga bisa menjadi sumber ekonomi baru di masyarakat.
"Kalau hulu tadi sudah ditanami kopi, tentu saja nanti kesejahteraan masyarakat jadi lebih baik karena kopi sedang bagus," ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Rizal ikut menyayangkan pemerintah daerah yang menurutnya tak memiliki data konkret tentang permasalahan DAS Citarum atau memiliki ketegasan untuk memberikan sanksi bagi pihak swasta yang merusak ekosistem sungai.
ADVERTISEMENT
"Masalah pemberitaan, data saja Pemprov Jabar tidak punya. Kalau kita bicara, apa sih fungsi negara sebenarnya? Negara itu dari zaman Firaun dan Mesir kuno ya memungut pajak. Yang kedua, dia mengatur pemda. Nah, ujungnya pelayanan publik yang berkualitas," kata Rizal.