BPN Kritik Jokowi soal Sejumlah Data di Debat: Kredibilitas Menurun

BPN Prabowo-Sandi gelar konpers cek fakta terkait data-data pemerintah yang disampaikan capres nomor urut 01, Joko Widodo dalam debat kedua semalam. Foto: Ricad Saka/kumparan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menggelar konferensi pers terkait evaluasi debat pilpres kedua semalam. BPN menilai banyak data-data pemerintah yang disampaikan oleh capres 01 Joko Widodo tidak valid dan cenderung bohong.

Direktur Relawan Prabowo - Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, menyatakan Jokowi sebagai seorang presiden tentu memiliki data yang sangat kuat. Menurutnya, semestinya seorang capres petahana bisa menyampaikan data yang faktual, bukan kebohongan.

“Ini kok data tentang impor, tentang bulog, tentang Kementerian Perdagangan kok salah. Tapi kalau data personal itu benar. Tapi (data personal Prabowo) malah dijadikan alat untuk menyerang personal. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua dan data-data tidak valid itu disampaikan sangat percaya diri,” kata Ferry di Media Center Prabowo - Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

Sementara Direktur Materi Debat Prabowo - Sandi, Sudirman Said mengatakan, kesalahan data-data yang disampaikan Jokowi menunjukkan kredibiltas petahana semakin menurun. Hal itu terbukti saat debat pilpres kedua semalam saat Jokowi banyak menyampaikan data-data pemerintah yang keliru.

“Jadi kredibilitas petahana ini semakin menurun. Tren ini terlihat saat debat semalam, data-data yang disampaikan capres petahana nyatanya tidak sesuai dengan fakta. Fakta ini bukan disampaikan oleh BPN, tapi oleh banyak media,” ujar Sudirman.

Suasana konferensi pers BPN Prabowo-Sandi di Media Center BPN, Jakarta, Senin (18/2). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Menurut Sudirman, jika masyarakat percaya dengan cara-cara seorang pemimpin untuk mendapat keyakinan masyarakat, itu tanda kemunduran demokrasi.

“Jangan bohongi rakyat terus-menurus. Jika ini terus terjadi, maka kita sedang menanam budaya yang buruk dalam berbangsa dan bernegara,” ucap mantan Menteri ESDM itu.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait prestasi pemerintah dalam beberapa hal. Misalnya terkait impor jagung, konflik agraria, dan kebakaran hutan. Jokowi menyebut selama tiga tahun terakhir tidak terjadi kebakaran hutan, tapi faktanya kebakaran hutan terjadi sepanjang tahun 2016 hingga 2018.

Terkait impor jagung, Jokowi menyebut pada tahun 2018 pemerintah hanya mengimpor jagung sebanyak 180 ribu ton. Tapi justru berdasarkan data BPS di tahun 2018, pemerintah telah mengimpor jagung sebanyak 737 ribu ton.