BPN: Negara Tak Siap Fasilitasi Warga Negara Gunakan Hak Pilihnya

Konferensi pres sekjen Koalisi Adil Makmur di Media Center Badan Pemenangan Prabowo-Sandi. Foto: RIcad Saka/kumparan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan sikap terkait proses pileg dan pilpres yang telah berlangsung di luar negeri. Melalui sekjen-sekjen Koalisi Adil Makmur, KPU dianggap tidak siap menyelenggarakan pemilu di beberapa negara luar.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan BPN mendapat laporan masih banyak WNI di luar negeri yang tidak dapat menggunakan hak suaranya karena kehabisan kartu C6. Beberapa negara di antaranya Arab Saudi dan Hong Kong.

“Kami mendapat laporan dari negara-negara luar seperti di Arab yang pemilihannya hari libur di hari Minggu itu membludak, itu menunjukkan bahwa PPLN tidak siap. Ketidaksiapan itu juga terjadi Hong Kong, misalnya, sehingga seorang pemilih harus memakan waktu berjam-jam untuk mencoblos. Dan juga ada banyak warga yang tidak dapat kartu C6 dan tidak dapat mencoblos,” ungkap Muzani di Media Center BPN, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/4).

Antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) mengikuti pemungutan surat suara Pemilu 2019 di Stadion Queen Elizabeth, Hong Kong. Foto: Dok. Sringatin

Menurut Muzani, hal ini menunjukkan negara dan penyelenggara pemilu tidak dapat menjadi fasilitator yang baik dalam melayani pemilih untuk memilih.

“Ini menunjukkan negara dan penyelenggara pemilu melalui PPLN tidak siap memfasilitasi kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Ini adalah suatu ironi yang bertentangan dari upaya KPU yang selama ini mengajak untuk tidak golput,” ujar Wakil Ketua BPN itu.

Muzani melanjutkan, saat ini seluruh kotak suara sudah berada di kedutaan atau KJRI di seluruh negara di dunia. Untuk itu, Muzani meminta agar KJRI dan KBRI di seluruh negara di dunia harus bekerja transparan.

Antrean warga di Town Hall Sydney untuk mencoblos. Foto: Dok. Istimewa

“Sekarang kotak-kotak suara sudah berada di KJRI atau kedutaan besar. Kami minta kotak suara itu dijaga dengan baik, diamankan dengan benar. Karena itu suara rakyat, dijaga kesuciaannya sehingga pada saat penghitungan sesuai dengan suara rakyat yang telah disalurkan,” tegas Muzani.

“Selanjutnya kecurangan yang sudah nyata untuk diusut secara tuntas seperti di Malaysia. Penyelesaiannya harus transparan. Ini telah melukai demokrasi kita, harus ada tindakan tegas, dan terhadap KJRI harus bertindak transparan dan jelas untuk mendukung secara baik proses pemilu kita,” tutupnya.