BPN Prabowo Usul Menteri Tak Diundang ke Debat Capres, KPU Setuju

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (ketiga kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (keempat kiri) berfoto bersama seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Pada debat ke-4 dan ke-5 capres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tidak lagi mengundang menteri. Ternyata, hal tersebut merupakan usul dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

"Usulannya dari BPN 02 (menteri tidak hadir), tetapi usulan itu menurut pandangan KPU berdasar," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

Wahyu menyebut, KPU menerima usulan tersebut karena menurutnya usulan untuk tidak mengundang menteri berdasar. Dia juga menyebut pihak Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menerima usul tersebut.

"Kami bisa menerima dan TKN 01 yang hadir pada rapat itu juga bisa menerima," jelasnya.

Menurut Wahyu, debat capres-cawapres bukan merupakan forum pemerintahan. Sehingga KPU beranggapan, debat capres-cawapres lebih membutuhkan pandangan masyarakat dan tokoh lainnya.

"KPU berpandangan bahwa undangan KPU akan diprioritaskan kepada tokoh-tokoh masyarakat , tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh daerah dan tokoh-tokoh yang lain, yang relevan dengan tema," terangnya.

Namun, Wahyu menegaskan, meski tidak diundang oleh KPU, bukan berarti menteri dilarang hadir. Menteri boleh hadir pada debat ke-4 namun tidak berdasarkan undangan KPU.

"Bahwa tidak diundang oleh KPU itu bukan berarti para menteri tidak boleh hadir. Para menteri dipersilakan hadir, tetapi hadirnya tidak menggunakan undangan dari KPU, karena undangan itu kan semua undangan debat pada hakikatnya akan terbagi dari 2," tuturnya.

"Undangan KPU, KPU mengundang para tokoh, akademisi, tokoh pemuda, tokoh agama dari berbagai kalangan sesuai dengan tema," lanjutnya.

Debat keempat dan kelima capres akan berlangsung pada 30 Maret dan bulan April depan.