BPS: Indeks Demokrasi Indonesia di 2016 Turun

BPS Inflasi Agustus 2017 (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Badan Pusat Statistik (BPS), hari ini, Kamis (14/9) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BPS, IDI level nasional tahun 2016 mencapai 70,09 poin (dalam skala indeks 0 sampai 100).

Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto mengatakan angka IDI tahun 2016 lebih rendah 2,73 poin dari tahun 2015 yang mencapai 72,82 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi demokrasi di Indonesia mengalami penurunan sepanjang setahun belakangan, namun IDI tahun 2016 masih dalam kategori sedang.

"Ada penurunan sedikit kalau dibandingkan tahun 2015, dari 72,82 ke 70,09 di tahun 2016. Namun tingkat demokrasi di Indonesia secara umum masih dalam kategori sedang. Kategori indeks di atas 80 baik, 60-80 sedang, di bawah 60 buruk," ujar Kecuk di Kantor BPS, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Kecuk mengatakan perubahan angka IDI dari tahun 2015 ke tahun 2016 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi. Yakni kebebasan sipil yang turun 3,85 poin (dari 80,30 menjadi 76,45), hak-hak politik yang turun 0,52 poin (dari 70,63 menjadi 70,11), dan lembaga-lembaga demokrasi yang turun 4,82 poin (dari 66,87 menjadi 62,05).

Massa demonstrasi dari ketinggian (Foto: GNPF)

"Turun atau naiknya Indeks Demokrasi Indonesia ini tidak hanya tergantung pada peran pemerintah, tapi perkembangan demokrasi ini sangat tergantung kepada aspek peran masyarakat, lembaga legislatif dalam hal ini DPRD di 34 provinsi, juga peran serta partai politik, dan penegak hukum," imbuh Kecuk.

Sebagai informasi, capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. IDI mulai dihitung oleh BPS pada tahun 2019 dan mencapai 67,30. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertinggi pada tahun 2014 sebesar 73,04. Namun kembali turun di tahun 2015 menjadi 72,82, hingga tahun 2016 mencapai 70,09.

Penghitungan IDI menggunakan empat sumber data, yakni data dari surat kabar lokal, review dokumen Peraturan Daerah, Peratuan Gubernur, dan dokumen lainnya, Forum Group Discussion (FGD), serta wawancara mendalam. Sedangkan metode pengunpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.