BPS: Pemerintah Harus Bergerak Cepat Turunkan Angka Kemiskinan

Seorang anak melintasi di tembok pembatas pagar (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen) pada Maret 2017. Angka itu bertambah 6.900 orang dibandingkan pada September 2016 sebanyak 27,76 juta orang (10,70 persen).

Meskipun secara persentase angka kemiskinan turun tipis, namun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) megalami kenaikan.

Sepanjang September 2016 hingga Maret 2017, dilaporkan indeks P1 naik dari 1,74 menjadi 1,83. Sementara itu indeks P2 naik dari 0,44 menjadi 0,48.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan selama beberapa tahun terakhir terjadi perlambatan penurunan angka kemiskinan. Penyebabnya, terjadinya peningkatan angka ketimpangan dan lambatnya kebijakan pemerataan.

"Butuh effort besar kalau ingin turun sampai 1 digit. Ini fokusnya di karakteristik daerahnya. Sekarang pemerintah apakah mau membangun merata ke seluruh Indonesia atau Indonesia Timur yang persentasenya tinggi (21,45 persen)?" kata Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Senin (17/7).

Menurut Suhariyanto, ketika persentase kemiskinan mendekati 10 persen, seharusnya pemerintah sigap melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan.

Adapun berdasarkan catatan BPS, penurunan persentase kemiskinan cukup signifikan terjadi pada 1998 (24,20 persen) menjadi 11,96 persen pada Maret 2012. Namun sejak 2012 hingga 2016, persentase kemiskinan baru turun satu persen atau menjadi 10,70 pada September 2016.

Menurut Suhariyanto, jika berkiblat dari negara lain, cara ampuh menekan angka kemiskinan yang cukup signifikan adalah dengan fokus mengurangi ketimpangan.

"Saat ini memang rasio ketimpangan (gini ratio) hanya turun tipis. Per Maret 2017, gini ratio tercatat 0,393, hanya turun 0,001 poin dibandingkan September 2016 yang sebesar 0,394," katanya.