Pencarian populer

BSSN dan Kemendagri Kerja Sama soal Penguatan Siber di Provinsi

Mendagri dan Kepala BSSN (Foto: Soejono Saragih/kumparan)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengadakan pertemuan tertutup dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Mayjen (Purn) TNI Djoko Setiadi. Dalam pertemuan itu, penguatan sinergitas antara BSSN dengan pemerintah daerah yang berada di bawah naungan Kemendagri menjadi salah satu hal yang dibahas.

"Saya sengaja mengundang atau menghadirkan Pak Mendagri ini dalam rangka kita ini kan sedang menuju era digitalisasi era cyber. Kami dengan Pak Mendagri membicarakan masalah kondisi pemprov-pemprov seluruh Indonesia untuk kelancaran komunikasi, kelancaran pelaporan-pelaporan keamanan jaringan di seluruh provinsi perlu kita jaga, atau perlu kita libatkan," ujar Djoko di Kantor BSSN, Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (18/5).

Djoko mengungkapkan, salah satu agenda bentuk sinergitas ini adalah mengenai persiapan pemilu, baik Pilkada Serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019. BSSN, kata Djoko, akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengamankan jalannya pemilu.

"Persoalan keamanan sudah pasti. Sebuah pemilu, sebuah pilkada tentu sangat membutuhkan keamanan. Kita siapkan keamanan yang sangat prima sehingga berjalannya pilkada atau nanti pilpres betul-betul aman nyaman tertib dan maksimal," ujarnya.

Djoko mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan sejumlah gagasan kepada Tjahjo terkait pengamanan pelaksanaan pemilu ke depan. Diharapkan dalam beberapa waktu ke depan, BSSN akan segera berkomunikasi baik dengan pusat maupun daerah terkait hal ini.

"Khususnya Kemendagri dengan seluruh provinsi nanti menyebar lagi ke kabupaten/kota, nah itu sudah bisa di-handle, di-cover ke pusat. Tentunya menginduk ya di BSSN," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap dengan adanya kerja sama ini, maka segala bentuk ancaman maupun tata kelola pemerintah lebih efektif dalam menanggapi isu-isu, serta permasalahan tertentu, termasuk penanganan isu terorisme di daerah.

"Sehingga kuncinya itu menangkal setiap ancaman. Setiap gangguan saya yakin BSSN dengan kepolisian dan BIN sudah dengan daerah akan lebih efektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien,"ujar Thahjo.

Untuk pelaksanaan teknisnya sendiri, Tjahjo menargetkan setiap daerah sudah mempunyai Operation Room pada Agustus mendatang. Petugas yang akan bertugas di Operation Room nantinya terlebih dahulu dilatih oleh BSSN.

" Kami sepakat Agustus kami akan ada diklat bersama. Siapa sumber daya manusianya di daerah minimal menyediakan Operation Roomnya untuk deteksi dini, khususnya apalagi yang kita bahas fokus masalah membangun sinergi diantara pusat dan daerah," pungkasnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Minggu,19/05/2019
Imsak04:25
Subuh04:35
Magrib17:47
Isya18:59
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.20