Bupati Bekasi Mengaku Tak Tahu OTT KPK Terkait Proyek Meikarta

Neneng Hassanah, Bupati Kabupaten Bekasi. (Foto: Lutfan/kumparan)

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 10 orang di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi terkait dengan proyek Meikarta. Bupati Bekasi Neneng Hassanah mengaku tak tahu OTT tersebut terkait dengan perihal apa.

"Saya enggak ngerti juga, saya enggak ngerti tentang apa dan bagaimana. (Soal adanya pengajuan) Saya sendiri enggak hafal," ujar Neneng ditemui di Kantor Bupati Bekasi, Senin (15/10).

Neneng juga mengatakan tak tahu berapa orang yang ditangkap oleh KPK dalam OTT tersebut. "Saya sendiri belum tahu berapa-berapa orangnya. Saya pribadi engga tahu siapa, memang katanya sih ada 10 orang," ujarnya.

Namun, ia prihatin dengan adanya OTT KPK di wilayahnya. Neneng berharap ke depan kejadian serupa tidak terulang.

"Yang jelas kita prihatin dengan kejadian OTT di Dinas PUPR. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ke depan," kata Neneng.

Area pembangunan Apartement Meikarta, Bekasi (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

KPK sebelumnya mengamankan 10 orang dalam OTT yang dilakukan di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, terdiri dari pejabat dan PNS Pemkab Bekasi serta pihak swasta. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkan OTT ini terkait dengan proyek pembangunan Meikarta.

"Iya (terkait proyek Meikarta)," kata Basaria, saat dikonfirmasi, Senin (15/10).

Dalam OTT tersebut KPK juga mengamankan uang dengan nilai lebih dari Rp 1 miliar dari OTT itu. "Dalam SGD dan Rupiah yang diamankan sebagai barang bukti," kata Basaria.

Secara terpisah, juru bicara KPK Febri Diansyah, membenarkan bahwa pihaknya menduga ada kaitan antara uang tersebut dengan proyek properti yang sedang berjalan di Kabupaten Bekasi.

"Ada dugaan keterkaitan uang yang diterima dengan perizinan properti yang cukup besar di Bekasi," ujar dia.

kumparan sudah mencoba mengonfirmasi soal hal tersebut kepada pihak Meikarta. Namun Danang Kemayan Jati selaku Direktur Komunikasi Lippo Group belum memberikan respons.