Pencarian populer

BW ke Mahfud MD soal Masalah NIK: Harusnya Berikan Solusi

Diskusi bertema "Pemufakatan Curang Itu Adalah Fakta" di Media Center Prabowo Sandi, di Jakarta Selatan, Senin (24/6). Foto: Muhammad Lutfan Darmawan/kumparan
Ketua tim hukum hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), menyinggung pernyataan Mantan Ketua MK Mahfud MD yang mengatakan bahwa permasalahan NIK atau KTP palsu adalah hal biasa yang terjadi dalam pilpres atau pilkada.
ADVERTISEMENT
Namun, BW menegaskan, meski sudah lama terjadi, tak berarti masalah tersebut dibiarkan saja. BW tak habis pikir dengan pernyataan Mahfud tersebut.
"Terus ada seorang ahli atau seorang senior, mantan pimpinan di MK, kalau masalah NIK itu oh setiap tahun ada. Pernyataan ini menurut saya bukan pernyataan ahli, yang sangat simplistik, tidak pantas dikutip," kata BW di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
"Kalau dia tahu ada masalah harusnya berikan solusi. Bukan justifikasi masalah ini. Sama juga dia mengatakan kejahatan sudah terjadi bertahun-tahun lalu dan itu tidak apa-apa," sambungnya.
BW sebelumnya tak mengatakan langsung bahwa mantan pimpinan MK itu adalah Mahfud MD. Namun, hal itu dipertegas oleh Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simajuntak yang menyebut itu adalah Mahfud.
ADVERTISEMENT
"Itu Prof Mahfud," kata Dahni di lokasi yang sama.
"Itu Dahnil yang menyatakan ke Pak Mahfud. Jadi kalau ada apa-apa, Pak Mahfud, itu Dahnil yang mengatakan itu jelas. Kalau ada pencemaran nama baik tersangkanya sudah jelas ya kan," sambut BW dengan gelak tawanya.
BW kemudian menjelaskan beberapa permasalahan yang ditemukan oleh timnya di dalam DPT pemilu 2019. Menurut dia, ada empat klasifikasi permasalahan. Pertama, mengenai adanya NIK yang direkayasa. Kedua, mengenai adanya kecamatan siluman. Ketiga, adanya pemilih ganda. Keempat, adanya pemilih di bawah umur.
Sebelumnya, Mahfud berpendapat, pengaduan tentang dugaan KTP palsu biasa terjadi dalam sidang sengketa hasil pemilihan umum, salah satunya dalam pilpres 2019 di MK. Pernyataan Mahfud itu menanggapi soal dugaan 17,5 juta data palsu atau siluman dalam pilpres yang disampaikan oleh saksi Prabowo-Sandi di MK.
ADVERTISEMENT
"Data (dugaan KTP palsu) seperti itu selalu terjadi di dalam setiap sengketa pilpres maupun sengketa pilkada," kata di Hotel Grand Melia, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan dan Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.80