Cak Imin Nilai Gaji Pejabat BPIP Relatif Kecil

Cak Imin di kantor kumparan (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar memberikan tanggapan soal polemik gaji Badan Ideologi Pemantapan Pancasila (BPIP) yang menjadi sorotan. Menurut Cak Imin --sapaan akrabnya-- pemberian gaji dengan nominal yang ditetapkan saat ini, relatif kecil.

Namun Cak Imin meyakini, sebelum memutuskannya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018, Presiden Joko Widodo sudah punya perhitungan sendiri.

"Tentu perhitungan-perhitungan seperti itu yang buat presiden menetapkan itu. Kita harus husnuzan atas ketokohan mereka dan lain-lain. Kita juga harus percaya itu sudah melalui pertimbangan presiden yang sangat matang," kata Cak Imin di Kompleks Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (29/5).

"Jumlah segitu kalau untuk keliling dan kampanye malah lebih kecil. Terserah presiden, karena presiden lebih tahu. Karena untuk sosialisasi keliling Indonesia gaji segitu kecil sebetulnya," lanjut dia.

Sementara pada kesempatan berbeda, Jokowi menyampaikan bahwa pemberian gaji kepada BPIP, sudah melalui analisis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kemenkeu. Sehingga, penentuan gaji tidak begitu saja diputuskan olehnya.

"Mengenai analisa jabatan itu ada di Kemen-PAN. Kemudian mengenai jumlah dan nilai gaji itu yang kalkulasi di Kemenkeu. Saya kira penjelasan lebih detail di Kemenkeu karena itu bukan gaji, ada tunjangan, asuransi, ada di situ," kata Jokowi di Kampus UHAMKA, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (29/5).

Presiden Jokowi di UHAMKA (Foto: Garin Gustavian/kumparan)

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudi Latief sudah buka suara terkait polemik ini. Ia menyebut, para pejabat di BPIP adalah orang terhormat yang tak mempersoalkan gaji saat bekerja.

"Percayalah, banyak orang tua terhormat di dewan pengarah yang tidak menuntut soal gaji. Mereka pun menjadi "korban". Jadi, tak patut mendapat cemooh," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/5).

Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa BPIP mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Serta, melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Yudi Latif Ketua BPIP (Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan)

BPIP juga bertugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri, diketahui mencapai Rp 112.548.000 per bulan. Sedangan jajaran anggota dewan pengarah masing-masing mendapatkan Rp100.811.000 per bulan.