Cegah Peristiwa Toba, DKI Diimbau Benahi Pelayaran di Kepulauan Seribu

Ilustrasi Kapal Tenggelam (Foto: Pixabay)

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) berharap agar peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba pada Senin (18/6) menjadi pembelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki pelayanan pelayaran ke Kepulauan Seribu.

DTKJ memaparkan ada 6 hal yang dapat dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi pelayanan pelayaran ke Kepulauan Seribu. Yang pertama, DTKJ menilai pentingnya standarisasi sarana kapal untuk menjamin keselamatan penumpang dan mempermudah evakuasi saat terjadi kecelakaan.

Sebab, DTKJ hingga saat ini masih menemukan ada banyak kapal yang belum memenuhi standar keselamatan, khususnya kapal ojek yang dioperasikan oleh pelayaran rakyat.

"Dishub perlu segera menyusun standar keselamatan konstruksi kapal untuk menjadi acuan peremajaan kapal pelayaran oleh operator. Karena peremajaan ini tidak murah maka perlu komitmen Pemprov DKI untuk memberi dukungan kebijakan finansial melalui deregulasi tarif dan subsidi pembiayaan peremajaan kapal seperti halnya program peremajaan angkot mitra PT Transjakarta," kata Ketua DTKJ Iskandar Abubakar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/6).

Yang kedua, Iskandar menilai perlunya evaluasi SOP pelayaran, khususnya ketersediaan peralatan keselamatan pada setiap kapal yang berangkat, seperti pelampung dan peralatan keselamatan yang lain. Tidak hanya itu, Iskandar menilai data tiket dan manifest kapal penting untuk menjadi bagian dari SOP pelayaran.

"Dishub secara rutin harus mengecek keberadaan pelampung, pemadam kebakaran, dan peralatan keselamatan lain di setiap kapal sebelum melakukan pelayaran dengan menegakkan fungsi ke syah bandaran secara konsisten. Data tiket dan manifest kapal juga harus menjadi bagian SOP keselamatan pelayaran," tuturnya.

Yang ketiga, penguatan kesadaran keselamatan SDM pelayaran juga harus ditingkatkan, mulai dari syah bandar, pengelola pelabuhan, nakhoda, awak kapal, pengusaha dan biro travel pelayaran, hingga mekanik pemeliharaan dan petugas inspeksi kelayakan kapal.

Gugusan Kepulauan Seribu. (Foto: Antara/Iggoy el Fitra)

"Pemprov juga perlu meningkatkan safety awareness semua pemangku kepentingan transportasi melalui kampanye dan sosialisasi keselamatan pelayaran secara masif dan kontinyu. Pemprov melalui Program Ok Oce juga bisa melakukan basic safety training (BST) kepada SDM pelayaran," ujarnya.

Lebih lanjut, Iskandar juga menilai perlunya perbaikan aturan keselamatan pelayaran. Menurutnya, Pemprov DKI harus meninjau ulang materi dan skema penegakan aturan keselamatan pelayaran agar bisa berjalan lebih efektif. Kaji ulang seluruh aturan pelayaran, kata dia, harus dilakukan dan pelaksanaannya dijalankan dengan pengawasan yang ketat untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di DKI Jakarta.

"Rendahnya praktek dan kesadaran tentang keselamatan pelayaran terjadi, antara lain karena kegagalan pasar akibat perang tarif. Operator berlomba menawarkan tarif murah dengan mengorbankan standar dan kualitas operasi terutama kaidah kaidah keselamatan pelayaran. Untuk itu Pemprov DKI harus mulai mengatur tarif yang wajar agar ada cukup pendapatan bagi operator untuk mengoperasikan layanan pelayaran dengan kualitas dan keselamatan yang lebih baik," jelasnya.

Yang terakhir, Iskandar menilai Pemprov DKI perlu memperkuat kapasitas unit pengelola angkutan perairan dan kepelabuhan (UP APK) menjadi badan pengatur jasa pelayaran. Ia berpendapat badan tersebut dapat dibentuk menjadi dua badan dengan kewenangan yang terpisah antara badan pengelola pelabuhan dan badan pengatur operator.

Dengan kapasitas teknis, manajerial, dan keuangan yang lebih kuat, Iskandar menilai badan ini dapat lebih efektif melakukan pengaturan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran para pemilik kapal, operator kapal, dan penumpang akan pentingnya keselamatan pelayaran. Peningkatan kapasitas juga dapat dilakukan dengan menggandeng pihak swasta melalui skema PPP. Pemprov DKI juga dinilai perlu membentuk/memiliki tim tanggap darurat (emergency respond) sebagai unit reaksi cepat yang disiapkan untuk mengantisipasi dan mengatasi situasi darurat pelayaran.

"Dan sebagai bentuk komitmen pada keselamatan pelayaran, Pemprov DKI perlu membangun pusat pelatihan keselamatan (safety training center)," pungkasnya.