Cegah Transaksi di Pilkada, Parpol Harus Transparan Kelola Anggaran

Diskusi 'Proyeksi Masyarakat Sipil Atas Situasi Indonesia 5 Tahun ke Depan' di Upnormal Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) meminta agar partai politik transparan kepada publik terkait anggaran dan penerimaan keuangannya. Selama ini menurut Perludem, partai politik tidak pernah melaporkan secara lengkap penggunaan anggaran mereka.

"Kami mendorong partai politik untuk menjadi peserta pemilu harus mampu membuktikan laporan keuangannya. Partai politik yang dapat kursi kan dapat bantuan keuangan negara. Laporan keuangannya kan sekarang ini tidak pernah ditunjukkan secara jelas," kata Deputi Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dalam diskusi 'Proyeksi Masyarakat Sipil Atas Situasi 5 Tahun ke Depan' di Upnormal Coffee Roaster, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Ia mengatakan partai politik punya peran penting dalam menentukan demokrasi di Indonesia. Maka dari itu dengan laporan pengelolaan keuangan yang terbuka, bisa menghindari upaya transaksional dalam pencalonan kepada daerah ataupun calon legislatif.

"Belum lagi soal mau ditempatin di dapil mana, nomor urut berapa. Kadang-kadang kan kalau kita dengar cerita caleg mereka dimintai oleh oknum partainya, oh kalau mau dapat nomor strategis di dapil bagus harus ada bayaran tertentu," kata Nisa.

Nisa mengatakan dalam proses pemilihan umum membutuhkan biaya yang mahal. Maka dari itu, selain memberitahu pengelolaan anggaran, Nisa juga mengatakan partai politik perlu memberitahu tokoh-tokoh ekonomi yang memiliki kepentingan di partai tersebut.

"Partai juga penting menginformasikan ke publik aktor-aktor yang memiliki kepentingan ekonomi dari kebijakan yang dihasilkan dengan melibatkan partai politik," kata Nisa.

Nisa menilai, meski pengelolaan anggaran di partai politik belum transparan, ia tetap menyarankan agar pemerintah menambahkan bantuan dana untuk parpol. Namun, ia menegaskan tambahan dana itu harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat.

"Ini usulan kurang populer ya di publik karena pertanyaannya kan kenapa negara harus meningkatkan keuangannya ke partai? Seperti yang saya sampaikan, parpol punya peran vital bagi demokrasi kita. Semua pejabat kita kan diisi lewat parpol. Negara tentu punya tanggung jawab untuk membenahi partai politik," kata Nisa.

"Kemudian juga penting soal audit dana kampanye dengan instansi terkait yang berwenang," ujar Nisa.