news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Cerita Jokowi tentang Pentingnya Keberanian dalam Mengambil Keputusan

15 November 2017 19:34 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi di Manado. (Foto:  Biro Pers Setpres)
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi di Manado. (Foto: Biro Pers Setpres)
ADVERTISEMENT
Ada keberanian, maka ada keputusan. Apalagi, jika kita tahu persis bahwa keputusan itu benar.
ADVERTISEMENT
Kalimat itu ditulis Presiden Jokowi di akun Facebook-nya, Rabu (15/11), merupakan inti dari pidato yang disampaikannya di Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) XX di Graha Gubernuran, Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (15/11)
Keberanian mengambil keputusan itu antara lain mulai dari penetapan Hari Lahir Pancasila, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hingga negosiasi dengan PT Freeport Indonesia.
Seperti saat memutuskan untuk menerbitkan Perppu Ormas, Jokowi terlebih dahulu menyampaikan kepada menteri-menteri terkait untuk menyiapkan Perppu.
"Setiap memutuskan, saya yang bertanggung jawab. Ini adalah hak kewenangan yang diberikan kepada saya untuk membuat Perppu,” kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers dari Biro Pers Setpres.
Jika Perppu tersebut tidak dikeluarkan, maka anti Pancasila akan terus ada dan eksistensi bangsa Indonesia di masa mendatang akan dipertaruhkan.
ADVERTISEMENT
“Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Kita ini takut terhadap apa, enggak ngerti saya,” ujarnya.
Sama seperti halnya ketika Jokowi memutuskan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Dalam pengambilan keputusan, Jokowi menegaskan untuk tidak perlu ragu.
"Saat itu banyak yang ragu. Ini nanti jadi polemik, jadi ramai. Saya sampaikan, ini sejarah yang harus kita putuskan. Jangan ragu,” tegasnya.
Padahal dasar pemikiran Jokowi menjadikan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila adalah karena Pancasila merupakan hal sangat mendasar bagi bangsa Indonesia.
"Pancasila sebagai ideologi negara. Jangan ragu. Tapi setelah diputuskan ya enggak ada apa-apa,” tuturnya.
Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila (Foto: Dok. Biro Sespres)
zoom-in-whitePerbesar
Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila (Foto: Dok. Biro Sespres)
Divestasi Saham Freeport 51 Persen
ADVERTISEMENT
Keputusan lainnya yang diambil adalah terkait divestasi saham 51 persen pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia. Ia heran mengapa masyarakat diam saja selama berpuluh tahun hanya mendapat keuntungan sebesar 9 persen dari Freeport.
”Berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, diam saja. Saya enggak tahu diamnya karena apa. Apakah takut? Apakah karena diberi sesuatu karena memang saya enggak ngerti?” ujarnya.
Untuk itu, Presiden memberikan tugas kepada tiga jajarannya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk melakukan perundingan. Walaupun sudah berlangsung selama tiga tahun, negosiasi masih terus dipertahankan. Namun Jokowi yakin jika usaha keras pemerintah akan memberikan hasil yang terbaik.
"Tapi saya yakin kita dapat (51 persen). Kalau kita ragu-ragu terus ya dimainin terus,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
Menindak Pencuri Ikan
Jokowi juga menyatakan pentingnya ketegasan dalam menjaga sumber daya alam laut Indonesia. Apalagi selama ini ribuan kapal negara asing banyak yang mengambil hasil laut Indonesia dengan bebas tanpa peringatan.
“Kita diamkan saja. Ini kita ngerti, apa memang kita enggak ngerti, ngerti tapi diam, apa memang tidak ngerti. Tapi masa tujuh ribu kapal lalu lalang diam saja,” kata dia.
Penenggelaman kapal asing di Indonesia. (Foto: Antara/Izaac Mulyawan)
zoom-in-whitePerbesar
Penenggelaman kapal asing di Indonesia. (Foto: Antara/Izaac Mulyawan)
Akibatnya, sumber daya laut semakin berkurang dan nelayan pun kehilangan mata pencaharian. Namun, keberanian menindak kapal laut yang mengambil ikan di perairan Indonesia baru dilakukan saat posisi Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Susi Pudjiastuti dengan mengeluarkan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal tersebut.
"Dalam setiap dekade nelayan itu turun sampai separuh, dari 1,6 juta menjadi 800 ribu karena memang ikannya tidak ada jadi mereka (nelayan) pindah profesi. Hal-hal seperti ini yang tidak pernah kita perhatikan. Siapa yang harus melindung sumber daya alam laut kita? Ya harus kita sendiri, bukan minta-minta ke negara lain untuk melindungi sumber daya alam laut kita, tidak akan," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
Pentingnya Infrastruktur
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyinggung mengenai masalah infrastruktur. Ia mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah bukan hanya untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia tetapi juga untuk berkompetisi dengan negara lain.
"Infrastruktur di seluruh Indonesia adalah mutlak diperlukan kalau kita ingin bersaing dengan negara-negara lain. Memang mungkin ada yang sakit, ada yang merasakan pahit, tapi lihatlah kalau barang-barang ini selesai, rampung, baik yang namanya pelabuhan, tol, airport, di kabupaten-kabupaten kecil, pembangkit listrik itu selesai ini sangat fundamental untuk sebuah pergerakan ekonomi, menguatkan, meneguhkan kita dalam bersaing di era persaingan ini," imbuhnya.
Jokowi naik motor trail di Muara Gembong.  (Foto: Agus Suparto-Presidential Palace)
zoom-in-whitePerbesar
Jokowi naik motor trail di Muara Gembong. (Foto: Agus Suparto-Presidential Palace)
Terakhir yang tak kalah pentingnya adalah masalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Jokowi menyatakan komitmennya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran melalui sejumlah inovasi di bidang pendidikan kejuruan.
ADVERTISEMENT
"Kita ini sudah terlalu lama monoton, tidak merubah, tidak berubah, padahal dunia sudah berubah sangat cepat sekali. Kalau pembangunan sumber daya manusia ini tidak kita kerjakan, benar kita akan ditinggal. Kita akan kalah dengan negara-negara kecil di sekitar kita," tuturnya.
Meski demikian, Jokowi yakin Indonesia bisa bersaing dengan negara lain dengan kekuatan persatuan dan potensi sumber daya yang dimiliki.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Ketua Presidium GMNI Chrisman Damanik. Juga tampak hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo.