Cerita Mendagri soal Kader Parpol Habiskan Rp 1 Triliun untuk Pilkada
PerbesarADVERTISEMENT
Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 yang digelar KPK, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bercerita mengenai besarnya uang yang harus dikeluarkan oleh seorang kader parpol untuk mengikuti pilkada . Bahkan menurut Tjahjo, salah seorang kader parpol yang dikenalnya sampai-sampai rela menggunakan dana hingga Rp 1 triliun untuk kampanye.
ADVERTISEMENT
"Ada yang sampai di atas Rp 1 triliun itu ada. Bayangkan gaji berapa. KPK sudah bertemu, KPK mendatangi parpol, parpol mendatangi KPK, saya juga punya tanggung jawab hasil pilkada KPU," ujar Tjahjo di sela konferensi pers Hakordia 2018, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).
Tak hanya untuk kampanye, besarnya dana yang dikeluarkan seseorang untuk ikut pilkada juga karena tingginya mahar politik. Fenomena tersebut, kata Tjahjo , mengakibatkan para kader parpol untuk mengambil keuntungan setelah ia berkuasa yang akhirnya berpotensi korupsi.
"Kita punya komitmen memerangi racun demokrasi yang menyangkut politik uang dalam proses memilih seorang kepala daerah, anggota DPR, DPRD, sampai capres-cawapres," ucap Tjahjo.
PerbesarMeski tak menampik masih banyak kader parpol yang melakukan korupsi, tapi Tjahjo meyakini setiap parpol telah memerintahkan dan membekali kadernya untuk tak melakukan perbuatan korupsi. Sehingga menurutnya, tindakan korupsi tersebut kembali lagi kepada integritas masing-masing kader atau calon kepala daerah.
ADVERTISEMENT
"Secara prinsip tidak ada partai politik yang memerintahkan anggotanya untuk korupsi itu enggak ada. Ada proses rekrutmen yang berjenjang, psikotes, dan lainnya," kata Tjahjo.
Politikus PDIP itu juga yakin tak semua kader parpol melakukan hal tersebut. Sebab, semasa ia masih menjabat sebagai Sekjen PDIP, ada kader yang berhasil menjadi anggota DPR dengan modal yang dapat dikatakan sangat minim.
"Saya pengalaman sekjen partai, anggota saya cukup Rp 300 juta dia bisa dapat satu kursi di DPR RI," pungkas Tjahjo.