China Sarankan Hapus Sanksi bagi Korea Utara

Kim Jong Un dan senjata nuklir Korea Utara (Foto: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA)/Reuters)

Perserikatan Bangsa-bangsa memberikan sanksi dan embargo bagi Korea Utara akibat sejumlah uji coba nuklirnya. Namun setelah pertemuan Trump dan Kim Jong-un, China akan mempertimbangkan penghapusan sanksi tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, di Beijing pada Selasa (12/6). Shuang menyebut penghapusan itu berlaku jika Korut melucuti senjata nuklirnya secara menyeluruh.

"Resolusi Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa apabila Korut menghargai dan bersikap sesuai resolusi, maka pemberian sanksi dapat dipertimbangkan. Termasuk untuk menunda atau menghapus sejumlah sanksi tersebut," kata Shuang, dilansir Reuters.

Sementara diplomat Wang Yi, menilai isu nuklir di Semenanjung Korea sebagai masalah keamanan.

"Perlu adanya mekanisme perdamaian di Semenanjung Korea. Saya pikir tak ada yang bisa meragukan peran China yang penting dan sangat unik. Peran ini akan berlanjut," jelas dia.

Sebagai pendukung ekonomi dan diplomasi Korut, China menyetujui sanksi PBB terhadap Korut. Akan tetapi selalu mengatakan bahwa sanksi tersebut sebaiknya diikuti oleh dialog.

Uji coba peluncuran nuklir Korea Utara yang pertama dilakukan pada 2006. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) lantas menjatuhkan sanksi kepada Korut. Tak kapok, Korut kembali uji coba nuklir pada 2009 yang disambut dengan sanksi baru dari PBB.

"Kami akan lanjutkan uji coba nuklir dan peluncuran roket jarak jauh dan AS --musuh rakyat Korea-- sebagai targetnya," tegas Komisi Ketahanan Korut ketika itu, dilansir CNN.

Benar saja, pada 2013 di bawah pemerintahan Kim Jong-un, Korut kembali meluncurkan uji coba nuklir ketiga. Tentu uji coba ini disambut dengan sanksi dari PBB.

Sejak itu, senjata nuklir Korut kian berkembang. Puncaknya pada 2017 saat Kim mengumumkan pihaknya memiliki rudal antarbenua "yang bisa mencapai tempat manapun di dunia".