Cuma Soroti Pungli, Janji Jokowi Berantas Korupsi Dipertanyakan

16 Juli 2019 10:38 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Joko Widodo saat menyampaikan pidato kemenangan di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Joko Widodo saat menyampaikan pidato kemenangan di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
Pidato kemenangan calon presiden terpilih Joko Widodo yang tidak menyinggung pemberantasan korupsi mendapat sorotan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Jokowi dianggap hanya memperhatikan masalah pungli ketimbang korupsi.
ADVERTISEMENT
Sekjen Fitra, Misbah Hasan, menyayangkan tidak disinggungnya masalah korupsi dalam pidato yang menggambarkan rencana kerja Jokowi. Saat berbicara di hadapan pendukungnya, Jokowi hanya menyinggung soal pungli tanpa menyebut sama sekali rencananya terkait masalah korupsi.
"Di sinilah tampak bahwa komitmen Jokowi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi masih sangat lemah dan perlu dipertanyakan," kata Misbah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/7).
Dibandingkan korupsi, Misbah menganggap pungli hanya masalah recehan. Dia membandingkan pungli dengan korupsi besar yang belum benar-benar diselesaikan dan dikembalikan kerugian negaranya, semisal kasus korupsi BLBI dan korupsi bantuan likuiditas Bank Century.
Ilustrasi gedung KPK Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
Masalah pungli, dianggap Misbah, penyelesaiannya bisa berlangsung cepat jika pemerintah mau memangkas proses perizinan yang panjang. Berbeda dengan korupsi yang pemberantasannya butuh dukungan berupa perlindungan dari pemerintah.
ADVERTISEMENT
"Yang tidak muncul kemarin adalah komitmen Jokowi untuk memperkuat KPK, melindungi organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu pemberantasan korupsi, dan penyelesaian kasus korupsi besar," ujarnya.
Pernyataan Jokowi yang ingin mempermudah investasi masuk ke Indonesia juga dikritisi Misbah. Dia berharap pemerintah tetap memperketat proses perizinan di aspek-aspek tertentu.
"Jokowi harus hati-hati, ada paradoks disini, izin investasi yang dipermudah, dengan mengabaikan dampak ekologi, akan memberangus hak rakyat atas tanah dan lingkungan yang layak," paparnya.