Dana Insentif Daerah Banyuwangi Melonjak Jadi Rp 75 Miliar

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (Foto: Dok. Pemkab Banyuwangi)

Pemkab Banyuwangi mendapatkan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 75 miliar dari Kementerian Keuangan untuk tahun 2018. Dana tersebut naik cukup drastis dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 7,5 miliar.

“Ini perolehan luar biasa bagi daerah seperti Banyuwangi. Kami berterima kasih ke pemerintah pusat. Tentunya dana ini didedikasikan sepenuhnya untuk mendukung pembangunan daerah guna menyukseskan Nawacita Presiden Jokowi,” kata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima kumparan (kumparan.com), Selasa (12/12).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samsudin mengatakan, DID yang diterima Banyuwangi sebesar RP 75 miliar terdiri atas dana insentif dasar Rp 7,5 miliar dan dana insentif kinerja daerah Rp 67,5 miliar.

“Untuk dana insentif dasar, semua daerah yang mencapai WTP tiga kali berturut-turut besarnya sama, tapi untuk kinerja daerah berbeda-beda. Alhamdulillah Banyuwangi dinilai kinerjanya sangat baik,” kata Samsudin.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (Foto: Dok. Pemkab Banyuwangi)

Lebih lanjut, Anas mengatakan, selama ini Kabupaten Banyuwangi terus melakukan berbagai inovasi demi kemajuan daerah. Mulai dari inovasi bidang pelayanan publik, pemerintahan, hingga yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu, Anas menekankan inovasi-inovasi yang mengedepankan tata kelola keuangan yang baik.

“Dulu banyak yang mengkhawatirkan ide-ide baru semacam Banyuwangi Festival dan keterlibatan pihak ketiga dalam program kemiskinan akan menghalangi pelaporan keuangan daerah yang tertib dan baik. Tapi berkat kepatuhan dan ketelitian dalam menyusun laporan keuangan sesuai kaidah akuntansi keuangan negara, alhamdulillah kita bisa melakukannya,” ujarnya

Pemkab Banyuwangi sejauh ini telah melakukan berbagai inovasi di sisi pelayanan publik, seperti inovasi program Samat Kampung yang menjadikan desa sebagai garda terdepan pelayanan. Program itu ditopang e-village budgeting dan e-monitoring system. Ada pula Mal Pelayanan Publik yang telah mengintegrasikan 142 jenis dokumen atau izin di satu tempat, sehingga warga dimudahkan.

Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga mendorong program pengembangan ekonomi masyarakat melalui pariwisata, pertanian, dan UMKM. Hasilnya, pendapatan per kapita warga juga melonjak dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun. Sehingga, kemiskinan bisa ditekan signifikan hingga level 8,79 persen, relatif jauh di bawah rata-rata Jawa Timur dan nasional.