Pencarian populer

Debat Capres dan Persoalannya

Pasangan capres-cawapres Joko Widodo (ketiga kiri) dan Ma'ruf Amin bersalaman dengan pasangan lawan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno usai debat. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Debat pertama calon presiden dan wakil presiden yang berlangsung tadi malam berjalan monoton dan gagal memperlihatkan problem mendasar dari isu-isu yang diangkat. Keempat kandidat datang ke debat dengan persiapan yang sebetulnya cukup matang.

Setidaknya dari laporan-laporan media yang kita baca, kita tahu baik Jokowi – Ma’ruf dan Prabowo – Sandi menghabiskan setidaknya dua hari penuh untuk berlatih. Keduanya juga pasti mendapat banyak masukan soal topik-topik spesifik HAM, korupsi, dan terorisme.

Namun, sebagai sebuah show yang seharusnya menarik, jalannya debat justru membosankan dan kadang membuat kita hilang kesabaran. Penonton seharusnya mendapat penjelasan lebih rinci soal isu-isu krusial yang sempat ditanyakan seperti politik biaya tinggi, tensi antara penegakan hukum dan pelanggaran HAM, serta diskriminasi minoritas. Tetapi exchanges yang diharapkan tidak terlihat, atau kalau pun ada, terkesan nanggung.

Hal ini mungkin disebabkan karena format debat yang didesain KPU sedari awal. Format menentukan jalannya debat. Dalam format semalam, kandidat tidak diberi ruang yang cukup mengontrol sendiri jalannya debat. Mereka hanya boleh bicara dalam waktu yang telah ditentukan. Mereka tidak dibiarkan memotong dan tidak punya cukup kesempatan membantah pandangan calon lain.

Kedua capres dan cawapres juga harus menunggu izin moderator agar membolehkan mereka menjawab pertanyaan yang dilontarkan lawan. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak perlu karena menciptakan jeda yang membatasi ruang debat antarkandidat (belum lagi jeda iklan yang terlalu banyak dan lama). Selain itu ia juga mengganggu kenyamanan penonton karena moderator menjadi terlalu banyak bicara dan selalu ada di awal dan disela-sela pertanyaan.

Imam Priyono dan Ira Koesno. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Kritik lain adalah soal kisi-kisi. KPU sebelumnya beralasan pemberian kisi-kisi akan membuat debat menjadi lebih substantif.

Alasan ini tertolak dengan sendirinya. Kisi-kisi membuat kandidat tampil tidak otentik karena jelas terlihat mereka menghafal jawaban-jawaban. Bahkan beberapa kali mereka menunduk membaca catatan yang sudah dipersiapkan tim. Kesempatan bertanya yang diberikan di tengah debat, misalnya di sesi ketiga dan keempat, tidak dioptimalkan dengan baik untuk menyanggah atau membatalkan argumen lawan karena jelas sekali kandidat lebih memilih membaca catatan, alih-alih mengikuti pemaparan lawan secara seksama.

Terakhir, Ira Koesno dan Imam Priyono bukan saja mengontrol jalannya debat, melainkan mereka mendominasi debat semalam. Keduanya terkesan mendikte dan banyak menyampaikan hal-hal yang tidak perlu. Entah apa tujuannya, di akhir debat setiap kandidat diminta “menyampaikan kata-kata yang menyejukkan dan memuji kandidat lain.”

Moderator juga merasa perlu menasihati netizen agar bijak menggunakan sosial media, sampai dengan mengingatkan berkali-kali kepada pendukung kedua pasangan agar tidak terlalu berisik sepanjang debat berlangsung.

Untuk soal terakhir ini, mungkin ada baiknya debat diselenggarakan di studio tertutup tanpa penonton, atau cukup dengan segelintir orang model town hall meeting layaknya Pilpres Amerika Serikat kalau memang kita tidak ingin ada hiruk-pikuk mengganggu.

Masih ada empat debat tersisa. Kita berharap KPU secara serius mengatur ulang format debat agar berjalan lebih menarik dan dipenuhi tukar-menukar argumentasi yang bermutu.

Materi

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan saat Debat Pertama Capres & Cawapres 2019. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Prabowo – Sandi adalah pasangan yang paling memerlukan debat tadi malam. Prabowo-Sandi naik ke atas panggung dengan perolehan suara tertinggal sekitar 20 persen menurut survei terakhir. Untuk itu, approach mereka sejak awal adalah “menyerang” dan menelanjangi kekurangan-kekurangan petahana untuk menunjukkan diferensiasi mereka dengan Jokowi – Ma’ruf. Sementara disisi lain, Jokowi – Ma’ruf seharusnya memilih bermain aman dan tidak masuk ke isu-isu sensitif soal HAM dan penegakan hukum.

Di awal-awal debat, Jokowi memberi pernyataan normatif soal visi Indonesia Maju. Ia membaca catatan untuk menekankan pentingnya reformasi hukum dan penegakan HAM, serta pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ia juga berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu.

Prabowo menjelaskan pentingnya visi Indonesia Menang. Ia menyebut indikator-indikator yang lebih konkret seperti swasembada pangan, air bersih, dan bahan bakar sebagai syarat negara berdaulat. Prabowo juga berjanji menaikkan gaji penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Soal janji menaikkan gaji penegak hukum ini, Prabowo tidak berubah dari jargon populisnya 2014. Ia menyebut bahwa untuk membayar penegak hukum secara layak, “kita harus kuasai sumber-sumber ekonomi kita.” Prabowo percaya muara dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah rendahnya gaji yang mereka terima. Prabowo juga berjanji menaikkan gaji ASN dengan cara menaikkan tax ratio 16 persen.

Soal feasibility dari ide kenaikan gaji ini biarlah dijawab oleh ahlinya, tapi dalam konteks ini Prabowo – Sandi sedang berbicara ke masyarakat awam. Mereka tidak butuh fact-check yang memvalidasi argumen karena narasi “kenaikan gaji” lebih kepada upaya menjangkau kelompok birokrasi dan TNI/Polri agar mendukung pasangan nomor 02.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dipijat pasangan cawapresnya Sandiaga Uno saat jeda Debat Pertama Capres & Cawapres 2019. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Tetapi langgam lebih jelas diperlihatkan Prabowo ketika ia berbicara soal chief executive law enforcement. Presiden, bagi Prabowo, adalah panglima penegak hukum dan karenanya ia akan “menatar seluruh aparat penegak hukum” dan kalau ada yang menyimpang “akan saya pecat.”

Jokowi harusnya bisa masuk dengan sanggahan kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dalam demokrasi jika konsep Prabowo diterapkan, tetapi itu tidak terjadi karena ia memilih membaca teks yang menekankan soal persatuan dan kesatuan sebagai aset terbesar Indonesia.

Langgam politik Prabowo juga terlihat ketika ia bicara soal pemberantasan terorisme dan radikalisme. Diawali dengan pengalamannya sebagai komandan pasukan anti terror, Prabowo berargumen bahwa negara harus kuat. Ia berjanji secara besar-besaran akan berinvestasi di angkatan perang, polisi, dan intelijen. Ia menekankan bahwa “kita jangan menunggu… supaya kita bisa mendahului teroris.” Ini menggambarkan kesukaan Prabowo terhadap pre-emptive approach dalam pendekatan keamanan – yang sebetulnya sangat problematik dalam negara demokrasi.

Sementara Jokowi – Ma’ruf akan meneruskan program deradikalisasi BNPT yang sudah berjalan. Ma’ruf memberi nuansa Islamis dengan menyitir Fatwa MUI yang mengharamkan terorisme sambil menekankan pendekatan humanis yang tidak melanggar HAM dalam pencegahan paham radikal – intoleran.

Jokowi mendapat big moment ketika ia berhasil memojokkan Prabowo dalam soal gender dan korupsi. Jokowi menanyakan mengapa tidak ada perempuan di jabatan strategis Partai Gerindra. Ia lalu memamerkan 9 menteri perempuan di kabinetnya dan pengangkatan Pansel KPK yang semua anggotanya perempuan tahun 2015 untuk menunjukkan keberpihakannya pada isu gender.

Peneliti CSIS, Noory Okthariza. (Foto: Dok. CSIS)

Prabowo dengan kesulitan menjawab bahwa ia lebih mementingkan output daripada harus memilih orang per orang (“jangan karena ada perempuan kita bangga”) – jawaban yang secara jelas memperlihatkan kelemahan pemahaman Prabowo soal isu gender.

Prabowo juga terpojok ketika Jokowi bertanya mengapa ada banyak mantan napi korupsi yang menjadi caleg Gerindra. Jokowi dengan cerdas mengatakan “Bapak sendiri yang menandatangani berkas caleg, berarti Pak Prabowo setuju dengan ini.” Prabowo terlihat gagap dan menjawab “saya tidak dapat laporan itu.” Ia lalu secara keliru mengatakan apa yang disebut Jokowi sebagai sebuah tuduhan.

Poin terakhir adalah soal penampilan Ma’ruf dan Sandi. Sepanjang debat, Ma’ruf Amin terlihat tegang dan kaku. Ia tampil minimalis sebagai pelengkap Jokowi. Terlihat sekali Ma’ruf hanya dipersiapkan menjawab pertanyaan seputar isu terorisme. Sementara Sandi terlihat rileks dan selalu tersenyum simpatik. Sandi juga tampil cukup baik dengan frekuensi bicara yang hampir sama banyaknya dengan Prabowo. Dalam hal ini, penonton akan menilai lebih Sandi dan Prabowo sebagai pasangan yang kompak dan akrab. Sementara Jokowi dan Ma’ruf terkesan lebih dingin dan berjarak.

Isu-isu yang seharusnya bisa membuat debat menjadi menarik seperti kasus pengungkapan penyerangan Novel Baswedan, pelanggaran HAM 1998, dan pelemahan KPK tidak ada yang disinggung. Padahal ada setidaknya dua sesi dimana masing-masing pasangan diberikan kesempatan bertanya ke pasangan lain. Tetapi semua calon memilih bermain aman dan menghindari pertanyaan-pertanyaan spesifik.

Noory Okthariza, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS.

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.63