Demiz Curigai Ada Kerabat Salah Satu Paslon Akali Sistem IT KPU Jabar

Deddy Mizwar di DPP Golkar (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mizwar mengaku risau dengan sistem teknologi informasi untuk penghitungan suara yang dimiliki KPU. Untuk itu, pihaknya akan mengawasi secara ketat penghitungan suara yang dilalukan melalui sistem teknologi informasi.

"Bagaimana sistem IT harus diawasi karena ini juga tempat terjadinya kecurangan. Mengingat satu yang saya harus terus terang, bahwa (SDM) di bidang IT (KPU Jabar) ini memiliki kekerabatan dengan salah satu calon, tidak usah saya sebut namanya," ujar Deddy Mizwar melalui rilis yang diterima kumparan, Selasa (26/6).

Deddy berharap penyelenggara pemilu bisa melakukan tugasnya dengan profesional. Namun, untuk mengantisipasi adanya dugaan kecurangan, pihaknya akan mengawal ketat hasil penghitungan di setiap TPS dengan dibekali perangkat teknologi informasi

"Kami juga mengawal bagaimana penggunaan android, fasilitas foto, laptop, atas hasil perolehan suara di TPS. Begitu pula dengan tim IT kami, siap mengawal proses rekapituasi suara di KPU, agar siapa yang bermain (tindak kecurangan) di situ, urusannya penjara," ucap Demiz, sapaan akrabnya.

Selain pengawasan sistem IT, lanjut dia, pengawasan secara manual di setiap TPS juga akan dilakukan demi menghindari penyimpangan suara. Menurutnya, beredarnya e-KTP palsu beberapa waktu lalu dapat dijadikan sebagai indikator akan beredarnya pemilih-pemilih gelap dengan identitas kependudukan palsu.

"Jangan sampai terjadi penyelundupan suara akibat masuknya e-KTP palsu. Jadi para kader dan semua anggota masyarakat harus mengawasi agar tidak terjadi kecurangan," katanya.

Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi (Foto: Antara/M Agung Rajasa)

Selanjutnya, ia meminta masyarakat untuk turut mencegah upaya-upaya politik uang. "Laporkan kalau hal itu terjadi ke Panwaslu atau Bawaslu supaya tidak terjadi degradasi sistem demokrasi," pintanya.

Sementata itu, juru bicara Tim Pemenangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Adi Nugroho menjelaskan, pemantauan sistem IT merupakan bagian dari langkah antisipasi untuk mengawal akurasi data perolehan suara.

Langkah penting lainnya, lanjut dia, adalah pengawalan suara secara manual. Timnya telah menyiapkan sekitar 81 ribu saksi yang siap mencatat perolehan suara di 74.944 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam 27 kabupaten/kota.

Dari jumlah saksi itu, 5.000 orang merupakan saksi cadangan jika saksi yang telah ditunjuk berhalangan hadir. "Kami siapkan saksi cadangan yang ready sebagai pengganti jika ada saksi yang berhalangan, misalnya sakit. Itu semua kami lakukan sebagai upaya pengawalan data perolehan suara pada formulir C1 sebagai data paling real bukti perolehan suara," tegasnya.

Lanjutnya, ketika sudah memegang data perolehan suara pada lembar C1 di tangan saksi, maka akan mudah mendeteksi penyimpangan suara sekecil apapun pada hasil akhir rekapitulasi suara di KPU. "Dengan memegang formulir C1, maka kami tidak khawatir jika terjadi penyimpangan suara di KPU," kata dia.