Demokrat Anggap Jokowi Juga Punya Rekam Jejak Dugaan Pelanggaran HAM

Politisi PD Rachland Nashidik (Foto: Nikolaus Harbowo/kumparan)

Partai Demokrat menolak anggapan calon presiden usungannya, Prabowo Subianto, adalah satu-satunya orang peserta Pilpres 2019 yang punya beban dugaan pelanggaran HAM. Presiden Jokowi dianggap juga punya masalah yang sama.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nasidik mengatakan, saat terpilih pada 2014, memang Jokowi tidak punya urusan dengan dugaan pelanggaran HAM. Namun, saat ini situasi sudah berubah. Ada pelanggaran HAM yang terjadi saat Jokowi menjabat.

"Sekarang ini beliau (Jokowi) punya masa lalu meskipun tidak sepanjang Orde Baru. Dilihatnya jangan dari aspek kuantitas lihatnya dari kualitas," kata Rachland dalam diskusi visi misi HAM Capres 2019 di Hotel Artotel, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

Rachland kemudian memaparkan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintahan Jokowi. Di antaranya adalah pembubaran ormas dan kasus penyerangan Novel Baswedan.

"Pada masa Pak Jokowi inilah ada pembubaran kebebasan berserikat dengan dikeluarkannya Perppu. Itu siapa yang bisa mengatakan bukan pelanggaran HAM, pelanggaran kebebasasan berserikat," kata Rachland.

"Pada masa Pak Jokowi ada kasus officer KPK yang matanya dibuat buta dan sampai hari ini enggak terungkap, itu juga masa lalu," sambungnya.

Peringatan 500n Hari Kasua Novel Baswedan (Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Dengan kasus-kasus itu, saat ini Jokowi tidak lagi punya keuntungan apabila menggulirkan isu HAM seperti pada Pilpres 2014.

"Imperatif (keharusan) moral bahwa Pak Jokowi itu tidak punya masa lalu atau dengan kata lain lebih ramah HAM dibandingkan Pak Prabowo, satu previlege (keuntungan), kemewahan, yang Pak Jokowi punyai di (pilpres) 2014 sekarang sudah tidak ada lagi," jelas Rachland.

Politikus Partai Demokrat ini juga mengkritisi adanya parliamentary threshold atau ambang batas pencapresan yang akhirnya membatasi kemunculan capres alternatif.

"Kalau soal visi misi ini, dua capres ini sama-sama punya (beban) masa lalu. Persoalannya kenapa kita cuman punya dua, kenapa kita menyetujui upaya penyederhanaan politik seperti ini. Kalau ada jalan ketiga kita juga bisa mengambil pilihan yang sifatnya antitesis pada kedua calon ini," pungkasnya.