Demokrat: Arah Koalisi Diputuskan Dalam Rapat Majelis Tinggi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (8/4/2019). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Partai Demokrat belum menentukan sikap politiknya ke depan apakah akan bergabung ke dalam koalisi pemerintah, tetap berada di luar pemerintahan, atau menjadi partai penyeimbang. Keputusan itu akan diambil setelah 40 hari mendiang almarhumah Ani Yudhoyono wafat.

Menurut Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, Demokrat akan menentukan sikap melalui forum rapat Majelis Tinggi partai yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga selaku Ketua Majelis Tinggi partai.

“Di Partai Demokrat mekanisme atau kewenangan soal pemilihan presiden dan wakil presiden itu di majelis tinggi partai. Karena kemarin Pak Prabowo mengembalikan sambil mengucapkan terima kasih mandat yang sudah kita berikan, itu tentu kita sampaikan ke majelis tingginya, dan baru akan bersidang," kata Hinca di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

Kami panggil sesudah masa kedukaan sampai 40 hari (Ibu Ani wafat), artinya 10 juli itu selesai. Nanti di situ diputuskan apakah posisi Demokrat,” lanjut dia.

Hinca mengakui sebagian kader Partai Demokrat di daerah sudah menyampaikan aspirasi yang variatif. Dia mengatakan, ada sebagian kader yang memberikan masukan agar Partai Demokrat bergabung dengan koalisi pemerintah, dan sebaliknya, ada yang ingin Demokrat tetap berada di luar pemerintahan.

Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno beserta sekjen partai koalisi menggelar konferensi pers usai keputusan Mahkamah Konstitusi di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Kamis (27/6). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

“Per hari ini ada yang minta di oposisi saja atau di luar. Ada yang seperti yang sekarang (menjadi partai penyeimbang), ada yang berpendapat bagus juga kalau bersama-sama,” ungkap Hinca.

Yang jelas, kata Hinca, bagi Demokrat bergabung atau tidak, partainya tetap memprioritaskan 14 program kerja yang telah disampaikan Ketum SBY.

“Jadi program kami ini dengan atau tanpa bergabung dengan Pak Jokowi atau pemerintah, pasti kami perjuangkan, di DPR, kabupaten kota dan provinsi, juga di eksekutif yang bupati/wali kota atau gubernur yang datang dari Demokrat, itulah program partai,” tutupnya.