Demokrat Dorong Revisi UU Pemilu untuk 2024
PerbesarADVERTISEMENT
Partai Demokrat akan segera menggulirkan rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, partainya menilai pemilu nasional dan pemilu lokal harus dipisah karena pemilu serentak lebih banyak kerugiannya.
ADVERTISEMENT
“Dipisah sajalah pemilu nasional dengan pemilu lokal. Jadi misalnya pemilu nasional cukup pilpres, pilegnya. Terus kalau pemilu lokalnya diserentakkan saja DPRD provinsi dengan pemilu gubernur, kepala daerah kabupaten/kota pun begitu,” kata Hinca di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).
Hinca mengaku, sebagai sekjen Demokrat, hampir 4 tahun belakangan bekerja sangat keras mempersiapkan pemilu kali ini. Saat pemilu berlangsung, ternyata tenaga sungguh terkuras karena harus kampanye untuk pilpres dan pileg sekaligus.
Kelelahan ini juga terasa hingga masa perhitungan suara. Menurut dia, demokrasi yang terlalu memaksakan seperti ini juga tidak akan memberikan hasil yang baik.
“Untuk mengawal suara kami tadi malam baru pulang sampe rumah jam 3 subuh dini hari. Semuanya mengalami hal yang sama. KPU-nya juga. Apa iya demokrasi ini tentang capek berlebihan, saya kira enggaklah ya, kita bisa bikin yang rileks,” ungkap Hinca.
ADVERTISEMENT
Tak hanya soal pemilu serentak, Demokrat juga mengusulkan perubahan presidential threshold sebesar 20 persen. Hinca menilai ambang batas yang tinggi ini secara tidak langsung memicu polarisasi yang kini terjadi di akar rumput.
"Setelah pemilu kali ini 2019, 2024 adalah era orang-orang muda dan kita semua tahu itu. Dan saya kira, mari bersiap hai anak-anak muda, jangan batasi. Semua memajukan dirinya, mempersiapkan dirinya 5 tahun ke depan,” lanjut dia.
Hinca memastikan, setelah anggota DPR RI yang baru ditetapkan, partainya akan langsung berjuang agar RUU Pemilu direvisi. Khususnya soal pemisahan pemilu serentak dan presidential threshold.
