Demokrat Jamin Tudingan SBY soal Ketidaknetralan BIN-TNI-Polri Valid

Konpers Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: dok. Partai Demokrat)

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkomentar soal oknum BIN, Polri dan TNI yang dinilainya tak netral di tahun politik. Kadiv Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai tudingan SBY sudah berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

"Pak SBY menyampaikan itu bukan sebagai tudingan tudingan semata begitu saja tetapi faktanya memang begitu, kita punya banyak bukti ketidaknetralan oknum polisi di lapangan betul-betul kita temukan," kata Ferdinand kepada kumparan, Minggu (24/6).

"Yang disampaikan SBY bukan hanya Jabar tapi secara nasional, contohnya di Maluku, Wakapolda nya sudah dicopot, beliau jelas bicara dan pidato dalam sebuah acara dihadiri para polisi polisi menyatakan harus memenangkan Murad, dan itu kebetulan didukung PDIP, di tempat lain ada juga begitu," tambah Ferdinand lagi.

Sebelumnya SBY meyakinkan pernyataan yang ia sampaikan itu benar adanya. SBY mengaku ketidaknetralan ketiga institusi itu dilakukan oleh beberapa oknum.

"Yang saya sampaikan ini cerita dari oknum BIN, Polri, TNI itu nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum," jelas dia.

Ia menilai, selama 10 tahun ia berkuasa, ia tak pernah menggunakan aparat untuk kepentingan politiknya. Ia menuding pimpinan ketiga institusi tersebutlah yang patut disalahkan bukan prajuritnya.

"Meskipun saya juga capres 2009, tetapi saya tidak pernah menggunakan kekuatan yang harus netral untuk memenangkan partai yang saya pimpin, sebagaimana (pilpres) 2014 lalu," tambahnya.

PDIP turut merespons terkait tudingan SBY itu. Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun menilai pernyataan SBY merupakan gaya politiknya yang playing victim.

"SBY playing victim. Era politik melodramatik SBY itu sudah berakhir dan ketinggalan zaman. Sebab, rakyat sudah tahu 'politik agar dikasihani' model SBY tersebut. Publik sudah tahu, bahwa Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama jadi Presiden," ujar Komaruddin melalui keterangan yang diterima, Minggu (24/6).

Komarudin Watubun (Foto: Ricad Saka/kumparan)

Tudingan SBY tersebut ikut dibantah oleh Polri dan BIN. Polri menegaskan tidak segan menindak anggotanya yang terbukti tidak netral dalam pilkada.

"Kalau ada anggota yang tidak netral kita tindak tegas," Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Pol M Iqbal saat dihubungi kumparan, Minggu (24/6).

Sementara itu BIN mengaku tetap netral dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pilpres pada tahun 2019. BIN mengaku selalu berpegang teguh pada konstitusi, apalagi dalam mengamankan setiap pemilu yang ada di Indonesia.

Badan Intelijen Negara (Foto: ANTARAFOTO)

"Perintah pimpinan BIN kepada anggotanya jelas, BIN harus netral, tidak ada perintah untuk berpihak kepada siapapun dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres," tutur Direktur Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Hari Purwanto saat dihubungi kumparan, Sabtu (23/6).

"Pegangan BIN adalah konstitusi, mengamankan dan mengawal agar tahapan pemilu dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah digariskan. BIN mengamankan agenda nasional Pemilu dan mengamankan kepentingan 264 juta rakyat agar aspirasinya terwadahi di pemilu," katanya.