Demokrat: Kami Siap Berada di Dalam atau di Luar Pemerintahan

Jansen Sitindaon. Foto: Fahrian Amran/kumparan

Sikap politik Partai Demokrat pasca Pemilu 2019 menjadi sorotan publik. Hal ini terlihat dari pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Jokowi di Istana Negara, hingga hadirnya AHY dalam acara dialog yang diinisiasi Wali Kota Bogor Bima Arya yang mendapatkan kritikan keras dari BPN Prabowo-Sandi.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon, mengatakan partai berlambang mercy itu siap dengan posisi politik apapun pasca pengumuman dan penetapan hasil pemilu pada 25 Mei mendatang.

"Pada prinsipnya kami siap di dalam, termasuk juga siap di luar pemerintahan ya. Bagi kami, di posisi mana pun sebenarnya saat ini sama saja," kata Jansen saat dihubungi, Jumat (17/5).

"Penting tujuannya sama-sama ingin memberikan kontribusi yang terbaik untuk membangun bangsa ini," tambahnya.

Politikus asal Sumatera Utara itu menyebut, Partai Demokrat sudah membuktikan hampir 5 tahun ini konsisten dan tegak lurus berada di luar pemerintahan. Bahkan, lanjut Jansen, para kader Demokrat juga selama beberapa tahun ini sudah mulai belajar dan terbiasa jadi oposisi sesudah hampir selama 10 tahun menjadi bagian pemerintahan.

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan AHY. Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman

"Jadi mau di dalam atau di luar pemerintahan sebenarnya saat ini bagi kami sama saja. Kedua-duanya kami siap," tegasnya.

Kalau pun masuk ke pemerintahan, kata Jansen, pengalaman Demokrat selama 10 tahun mengelola pemerintahan yang stabil tentu akan dikontribusikan kepada pemerintahan yang berkuasa.

"Namun jika pun 5 tahun ke depan kami kembali di luar pemerintahan, kami akan menempatkan diri jadi oposisi yang konstruktif dan solutif bagi pemerintahan yang berkuasa," katanya.

Kendati demikian, Jansen menegaskan sikap politik Partai Demokrat akan bergantung pada keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Jansen, seluruh kader Demokrat di seluruh Indonesia akan tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap apapun sikap yang akan diambil oleh SBY.

"Terkait sikap Demokrat pasca pemilu ini, itu sepenuhnya sudah kewenangan ketua umum ya. Maqom saya sebagai kader belum cukup untuk membicarakan hal itu," pungkasnya.

KPU akan menetapkan hasil pemenang Pilpres 2019 pada Sabtu, 25 Mei 2019. Penetapan ini dilakukan setelah menunggu rekapitulasi selesai pada 22 Mei 2019.

Hingga 22 Mei KPU terus melakukan rekapitulasi suara. Namun, setelah rekap selesai pada 22 Mei, KPU memberikan waktu 3 hari jika ada sengketa yang ingin diajukan. Jika tidak ada sengketa, maka pemenang akan ditetapkan pada 25 Mei.