Demokrat ke Jokowi: Jangan Merasa Jadi Presiden Paling Beres

Jokowi dan SBY: Batik Pesisir vs Keraton. (Foto: Biro Pers Istana)

Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon mengaku, salah satu penyebab yang membuat hubungan Partai Demokrat dan Jokowi mengendor adalah ucapan Jokowi yang membanding-bandingkan kebijakan di masa kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Seharusnya, Jokowi tidak perlu menjadi 'oposisi' dari presiden terdahulu, melainkan saling menghargai dan menghormati. Tak hanya itu, selama 3,5 tahun Jokowi memimpin negara, Demokrat juga tidak pernah mengganggu walaupun tidak ikut di dalam pemerintahan.

"Tidak enak mendengar ucapan Pak Jokowi ini yang selalu membanding-bandingkan ke belakang. Presiden itu harusnya menatap ke depan. Bukan malah sibuknya melihat ke belakang dan bahkan seakan-akan jadi 'oposisi' terhadap presiden sebelumnya," kata Jansen ketika dihubungi, Selasa (22/5).

Selain itu, Jansen meminta agar Jokowi dan lingkarannya tidak merasa sok paling benar dalam memimpin pemerintahan. Karena buktinya, masih banyak janji-janji Jokowi selama kampanye Pilpres 2014 yang belum terealisasi.

Antara lain, kondisi perekonomian yang terpuruk, daya beli masyarakat menurun, harga dolar mencapai angka Rp14.000 hingga sektor keamanan yang mulai terganggu.

"Itu hal yang di masa Pak SBY sangat baik. Jadi sebaiknya Pak Jokowi fokus saja menuntaskan yang menjadi tantangan dia hari ini dalam memimpin bangsa ini. Tidak usah merasa sok paling beres dan benarlah kerjanya," tuturnya.

Pekan lalu Presiden Joko Widodo menyoroti kebijakan BBM yang dikeluarkan di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini memantik reaksi SBY melalui kicauan di Twitter yang kemudian menjadi viral.

Akibat perseteruan itu, kini Demokrat mulai banting setir dengan mendekati dan membangun komunikasi politik dengan partai oposisi, Gerindra. Rencananya, dalam waktu dekat Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto akan melangsungkan pertemuan untuk menjajaki koalisi di Pilpres 2019 mendatang.