Demokrat ke Jokowi: Siapa Pun Berhak Kritik Pemerintah

Ferdinand Hutahahean, tim hukum SBY (Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan)

Presiden Joko Widodo meminta para politikus yang mengkritiknya agar tak usah mengomentari kebijakan ekonominya selama menjabat sebagai presiden. Dia meminta untuk tidak mencampuradukkan antara politik dan ekonomi. Menurut Jokowi, para politikus harusnya membahas soal politik saja.

Pernyataan Jokowi tersebut memunculkan reaksi dari berbagai kalangan. Tak terkecuali bagi lawan-lawan politiknya seperti dari Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Demokrat Ferdinad Hutahean.

Ia menjelaskan, seharusnya Jokowi tak mengeluarkan pernyataan tersebut karena hak untuk mengeluarkan pendapat dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

"Tak perlu harus permasalahkan ekonom atau politisi. Karena siapa pun warga negara berhak menyampaikan kritik, tanpa ada syarat harus ekonom bicara ekonomi, politisi bicara politik. Itu tidak elok," kata Ferdinan saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Selasa (24/4).

Menurutnya, Jokowi lebih baik untuk menjawab kritikan tersebut dengan data dan fakta tanpa harus mengelompokkan pihak-pihak yang mengkritiknya. Jika Jokowi terus beranggapan seperti itu, maka orang nomor satu di Indonesia itu sudah melakukan hal yang keliru.

Presiden Jokowi (Foto: Cornelius Bintang/kumparan)

"Sebaiknya ditanggapi dengan baik saja. Berikan data dan fakta untuk menjawab kritik. Apakah warga negara kita yang hanya lulusan SD SMP SMA tak boleh berikan kritik? Atau lulusan sarjana yang bukan jurusan ekonomi atau politik tak boleh bicara kritik? Ini saya pikir kekeliruan dari Pak Jokowi," ujarnya.

Dia menjelaskan, selama ini kritikan yang dilemparkan ke pemerintahan Jokowi diakibatkan tidak adanya data yang faktual dan benar dari masyarakat.

"Karena kritik selama ini ada, justru karena tidak ada data yang jujur dan faktual di lapangan," pungkasnya.

Sebelumnya Jokowi menyebut, politikus harusnya bicara soal hal-hal yang dipahaminya, tak usah terlalu jauh menanggapi masalah ekonomi tanpa dasar yang jelas.

“Orang ekonomi enggak perlulah terlalu banyak-banyak bicara politik. Orang politik ya enggak perlulah banyak-banyak berbicara ekonomi. Boleh berbicara ekonomi tapi dengan angka-angka yang jelas. Basis data yang jelas,” kata Jokowi.