Demokrat ke Yusril: Koalisi Berdasarkan Hati, Bukan Sulit Telepon

Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean (Foto: Dwi Herlambang Ade Putra/kumparan)

Pernyataan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra soal sulitnya menghubungi capres Prabowo Subianto mendapatkan bantahan keras dari partai koalisinya. Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut Prabowo sangat mudah ditemui, baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon.

“Wah, kami (Partai Demokrat) sangat mudah komunikasi dengan Prabowo, tidak sulit. Ya betul (melalui sambungan telepon juga) tidak ada kesulitan bagi kami,” kata Ferdinand saat dihubungi, Kamis (8/11).

Menurut Ferdinand, pernyataan Yusril yang menyebut sulit berkomunikasi dengan Prabowo dijadikan dasar acauan berkoalisi sangat tidak relevan. Sebab menurutnya, keputusan dan pilihan berkoalisi itu didasarkan atas hati nurani dan ideologi, bukan sulit atau mudahnya berkomunikasi.

“Ya tentu alasan itu menjadi agak tidak masuk akal, karena pilihan koalisi itu berdasar hati, nurani, ideologi, bukan atas dasar tidak bisa komunikasi,” terang Jubir Prabowo-Sandi itu.

Ketua umum PBB Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Di sisi lain, menurut Ferdinand, Yusril sebelumnya kerap melontarkan kritikan pedas terhadap pemerintahan Joko Widodo. Dia pun mempertanyakan keputusan Yusril yang pada akhirnya mau menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf.

“Terlebih Yusril selama ini terlihat kritis kepada pemerintah dan beberapa kali melontarkan kalimat pedas kepada pemerintah. Jadi agak aneh memang jika ujungnya Yusril berkoalisi atau mendukung Jokowi. Karena bagi saya pilihan itu bukan soal bisa komunikasi atau tidak, tapi soal hati dan ideologi,” ucap Ferdinand.

Namun, Ferdinand mengatakan keputusan koalisi antara PBB dan Yusril bukan wewenang Partai Demokrat. Ia mengatakan, Demokrat pun tidak masalah jika pada akhirnya PBB merapat ke koalisi Jokowi-Ma’ruf.

“Jadi bagi Demokrat, tidak ada masalah atas pilihan Yusril maupun PBB jika akhirnya bergabung berkoalisi dengan Jokowi. Itu hak partai yang berdaulat terlepas dari apapun alasannya. Itu pendapat kami secara partai,” tutup Ferdinand.

Sebelumnya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengaku sempat diajak untuk bergabung bersama koalisi Prabowo-Sandi. Namun, tidak ada kesepakatan untuk mencapai koalisi itu. Salah satu alasannya terkait sulitnya Yusril menghubungi Prabowo. Bahkan, Yusril juga menyebut Habib Rizieq Shihab juga kesulitan untuk menghubungi Prabowo melalui sambungan telepon guna membicarakan dinamika koalisi di Pilpres 2019.