Demokrat Kritik Amien Rais: Rekonsiliasi Bukan Bagi-bagi Jabatan

Syarief Hasan saat diwawancara di Gedung DPR Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Partai Demokrat mengkritik pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang meminta komposisi kekuasaan dibagi menjadi 55 - 45 persen sebagai wujud nyata rekonsiliasi. Menurut Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan, masalah kekuasaan merupakan hak penuh Jokowi sebagai presiden terpilih.

"Saya pikir rekonsiliasi bukan hanya bagi-bagi kekuasaan. Menyangkut masalah kekuasaan, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Itu kan hak prerogatif presiden, lebih bagus menghargai hak prerogatif Jokowi," kata Syarief di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

"Jadi kita tunggu saja, siapa yang diajak, siapa yang dipercaya, siapa yang diinginkan, ya kita tunggu," imbuhnya.

Prabowo Subianto (tengah), Amien Rais (kanan), dan Djoko Santoso (kiri) memberikan keterangan pers mengenai penganiayaan Ratna Sarumpaet di Kertanegara, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Menurut Syarief, pernyataan Amien tersebut sangat tendensius dan terkesan transaksional. Di sisi lain, kata dia, jika Demokrat ditawari kursi kabinet maka mereka tidak akan serta merta menerima tawaran tersebut.

"Kita tidak transaksional, pertama tentunya kalau kita ditawarkan kita lihat dulu chemistry-nya bagaimana, kemudian kita lihat respons di partai politik lainnya. Kalau itu memang bagus buat bangsa, tentunya partai Demokrat siap untuk itu," jelas Syarief.

Syarief enggan membeberkan sejauh mana lobi-lobi politik Demokrat agar bisa menembus kursi di kabinet. Yang jelas, kata dia, Demokrat sikapnya menunggu dan menghormati hak prerogatif presiden.

"Kami sikapnya menunggu mudah-mudahan komunikasi saja terus komunikasi berjalan baik, pada saatnya akan lebih berlanjut komunikasinya," tutupnya.