Demokrat: Menteri Jokowi Mundur Saja, Biar Bebas Kampanye

18 Oktober 2018 14:10 WIB
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) di Seminar Empowering Women in Workplace di Annual Meeting IMF-WB, Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018). (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) di Seminar Empowering Women in Workplace di Annual Meeting IMF-WB, Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018). (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)
ADVERTISEMENT
Partai Demokrat menyayangkan sikap dua menteri dalam Kabinet Kerja yang mengajak Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde berpose sembari mengacungkan satu jari seolah mendukung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019. Tindakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap bertolak belakang dengan sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi presiden.
ADVERTISEMENT
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebutkan, saat menjadi presiden, SBY punya sikap tegas untuk IMF. Menurut dia, ada bantuan dari lembaga internasional itu yang sempat ditolak SBY.
"Uluran tangan IMF saja kami tolak kok. Dengan secepat mungkin di zaman Pak SBY melunasi utang bangsa ini ke mereka, apa lagi hanya sekadar 2 jari tangannya itu. Tak butuh itu kami," kata Jansen kepada kumparan, Kamis (18/10).
Selain itu, Jansen menilai, Luhut dan Sri Mulyani tidak memperlihatkan etika yang baik saat menghadiri forum internasional. Apalagi acara itu dibiayai negara dengan uang rakyat.
"Kalau dari uang mereka, terserah merekalah mau buat apa saja di acara itu. Guling-guling dan teriak-teriak pilih nomor satu Jokowi selama satu minggu penuh sepanjang acara itu tak soal," sebut Jansen yang juga anggota Bidang Advokasi dan Hukum Tim Pemenangan Prabowo-Sandi.
ADVERTISEMENT
Jansen juga meminta para menteri Kabinet Kerja yang masih berkampanye saat menghadiri acara kenegaraan agar mundur saja dari jabatannya. Jika menteri yang masuk dalam tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf mundur, mereka bisa lebih leluasa untuk berkampanye.
"Ini pelajaran juga bagi semua pejabat negara agar di acara-acara resmi tidak berlaku partisan. Isi kepalanya jangan kampanye Pilpres saja. Kalau sudah enggak tahan mundur aja dari menteri biar bebas kampanye Jokowi kapan pun," ujarnya.