Demokrat Pertanyakan Integritas Pemerintah Kelola Data Penduduk

Diskusi publik bertajuk 'Pilpres Jujur dan Adil: Ilusi atau Harapan?' di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat (Foto: Ricad Saka/kumparan)

Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati, mempertanyakan komitmen pemerintah mengelola data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4). Sebab, masalah daftar pemilih selalu terjadi menjelang pemilu.

“Pembenahan, perbaikan, pencatatan, pengevaluasian tentang validitas data penduduk kita ada di Kemendagri. Yang menjadi pertanyaan kita adalah sejauh mana Kemendagri melakukan tugas ini pascapemilu untuk update terus,” kata Andi di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Menteng, Jakpus, Selasa (11/12).

Menurut Andi, Kemendagri memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola data penduduk yang akan dijadikan dasar KPU menetapkan DPT. Menurutnya, KPU hanya bertanggungjawab menetapkan DPT setelah melakukan pencocokan penelitian (coklit) terhadap DP4 yang diterima dari Kemendagri.

“DPT itu dari pemilu ke pemilu belum pernah tuntas sampai sekarang. Tapi yang paling urgent perbaikannya adalah di luar jadwal pemilu. Kewajiban itu ada di pemerintah, tidak di KPU. KPU itu hanya dalam kurun waktu satu tahun untuk persiapan pemilu,” terangnya.

Kampanye DPT Pilkada DKI Jakarta (Foto: Wahyu Putro A/ANTARA)

Andi juga mempertanyakan penurunan jumlah DPT saat ini. Andi menjelaskan, saat ia menjadi komisioner KPU, DPT pada Pemilu 2014 berjumlah 187 juta, sedangkan saat ini turun menjadi 185 juta.

“Ada penurunan dua juta lebih. Penurunannya dari faktor apa? Tidak diketahui. Mungkin waktu itu banyak yang ganda. Kalau dua juta yang meninggal, mungkin lebih banyak yang lahir. Intinya supaya rakyat tahu bahwa ada penurunan jumlah DPT dari 2014,” terangnya.

Andi juga menyinggung soal 31 juta tambahan DPT yang diberikan Kemendagri kepada KPU. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kata Andi, dari 31 juta tambahan DPT hanya sebanyak 4,5 juta saja yang datanya valid.

“Bayangkan dari 31 juta yang benar cuma 4,5 juta. Yang lain kategorinya sudah ada dalam DPT. Cuma saya belum tahu jumlahnya. Sebagian nama sudah ada di DPT, dikirim lagi oleh Mendagri. Kategori berikutnya datanya kosong. Lalu datanya tidak diketemukan,” ungkap Andi.

“Ini penting supaya publik dan kita semua bisa lebih hati-hati terhadap data ini. Selisih satu juta saja sangat penting bagi parpol. Jangankan satu juta, caleg selisih suarah 1000 sampai 500 ribut sampai ke MK. Apalagi sampai puluhlan juta,” tutupnya.