Demokrat soal BBM Batal Naik: Jokowi Gagal Pertahankan Keputusan

Petugas sedang mempersiapkan pengisian BBM. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Presiden Joko Widodo membatalkan keputusan kenaikan harga BBM jenis premium, Rabu (9/10) hanya beberapa saat setelah pengumuman kenaikan dikeluarkan. Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik sikap Jokowi tersebut hanya untuk mempertahankan elektabilitasnya saja.

"Kalau mau bicara ekonomi sekarang, BBM ini harus naik. Jangan hanya karena mempertahankan elektabilitas, terus ekonomi bangsa dipertaruhkan. Bukan sekadar harga-harga biasa, lihat dollar tidak ada yang bisa ngerem kan," kata Ferdinand di Resto Ayam Goreng Mbok Berek, Tebet, Jumat (12/10).

Ferdinand juga menilai, keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa Jokowi tidak mampu memimpin bangsa. Sebab, pembatalan tersebut dikeluarkan tidak sampai satu jam setelah Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga premium.

"Ini menunjukan Jokowi memang tidak mampu memimpin bangsa ini, enggak mungkin Jonan mengumumkan (kenaikan harga) BBM tanpa persetujuan Jokowi. Saya nyatakan, beliau tidak menguasai bidang ini sehingga tidak tahu harus bagaimana," imbuhnya.

Ferdinand Hutahaean. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Ia menyebut, Jokowi plin plan dalam mengambil keputusan. Selain itu, ia juga menyebut Jokowi tidak memiliki pendirian dan mudah disetir.

"Jadi apa yang dilakukan kemarin itu, mungkin awalnya Pak Jokowi dapat bisikan dari kiri (untuk) naik. Setelah naik, dapat bisikan dari kanan, dibatalkan, kemudian dibatalkan. Artinya, presiden tidak mampu mempertahankan keputusannya," pungkasnya.

Menteri ESDM Ignasius Jonan sempat mengumkan bahwa harga BBM jenis premium akan naik mulai pukul 18.00 WIB, Selasa (10/10), menjadi Ro 7 ribu per liter. Namun, kenaikan tersebut lalu dibatalkan oleh Jokowi yang meminta harga premium dievaluasi kembali.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, rencana kenaikan harga Premium di Jamali menjadi Rp 7.000 per liter dan di luar jamali menjadi Rp 6.900 per liter agar ditunda dan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan PT Pertamina," kata Kepala Biro KLIK Kementerian ESDM, Agung Pribadi, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/10).